Wartabuana.com — Di tengah pertumbuhan ekonomi kreatif yang terus digadang-gadang menjadi motor baru perekonomian nasional, industri film Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan besar. Tokoh perfilman sekaligus pemilik studio film, Rudy Sanyoto, menegaskan bahwa perfilman nasional membutuhkan keberpihakan nyata dari pemerintah agar tidak kalah dalam persaingan dengan film asing yang menguasai pasar domestik.
Menurut Rudy, film bukan sekadar produk hiburan, tetapi juga industri padat modal, padat teknologi, dan padat karya yang memiliki dampak ekonomi luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan identitas budaya bangsa.
Film adalah Industri Berisiko Tinggi
Dalam diskusi di grup BPI, Rudy menyoroti masih adanya anggapan bahwa proses produksi film tidak jauh berbeda dengan teater atau musik. Padahal, dari sisi ekonomi dan operasional, industri film memiliki kompleksitas yang jauh lebih besar.
“Banyak insan film berasal dari dunia teater dan musik sehingga menganggap membuat film relatif sama. Padahal perbedaannya sangat signifikan,” ujar Rudy.
Produksi film membutuhkan investasi besar, tenaga profesional dengan keahlian khusus, teknologi canggih, serta proses pengerjaan yang panjang. Di sisi lain, tingkat pengembalian modal tidak selalu mudah dicapai.
Kondisi tersebut menjadikan film sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif dengan risiko investasi yang relatif tinggi.
Persaingan Ketat dengan Film Asing
Rudy menilai tantangan utama perfilman nasional terletak pada dominasi film asing yang memiliki dukungan teknologi, promosi, dan distribusi global.
Dengan kemudahan subtitle, film dari luar negeri dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat Indonesia, sehingga produser lokal harus bersaing langsung dengan studio-studio besar dunia.
“Film memiliki risiko yang besar karena membutuhkan biaya produksi tinggi dan menghadapi persaingan yang sangat ketat,” katanya.
Dari perspektif ekonomi, kondisi ini membuat pangsa pasar film nasional menjadi sangat kompetitif dan menekan potensi pendapatan produser lokal.
Belajar dari Tiongkok, India, dan Thailand
Rudy mencontohkan Tiongkok dan India yang menerapkan pembatasan jumlah film asing untuk menjaga ruang edar bagi karya lokal.
Kebijakan serupa dinilai berhasil membangun industri film domestik yang kuat sekaligus menjaga budaya menonton di bioskop.
Ia juga menyoroti Thailand yang mengembangkan industri jasa teknis perfilman melalui kebijakan bea masuk tinggi atas materi film impor. Langkah tersebut mendorong proses pascaproduksi dilakukan di dalam negeri dan menciptakan nilai tambah ekonomi.
Undang-Undang Perfilman Harus Diimplementasikan
Menurut Rudy, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Perfilman. Namun, regulasi tersebut belum akan efektif tanpa dukungan serius dari seluruh pelaku industri.
Ia mengingatkan perjuangan panjang Usmar Ismail dalam memperjuangkan keberadaan dan kemajuan perfilman nasional.
“Lahirnya Undang-Undang Perfilman seharusnya menjadi titik tolak agar pemerintah semakin mantap memajukan perfilman nasional,” ujarnya.
Film Nasional sebagai Investasi Ekonomi dan Budaya
Dalam kacamata ekonomi, film bukan hanya soal pendapatan box office. Industri ini menggerakkan rantai bisnis yang luas, mulai dari rumah produksi, teknologi, jasa pascaproduksi, distribusi, hingga promosi dan pariwisata.
Ketika ekosistem film berkembang, manfaat ekonominya juga dirasakan oleh sektor lain. Karena itu, dukungan kebijakan terhadap perfilman dapat dipandang sebagai investasi strategis bagi pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia.
Harapan untuk Ekosistem Film yang Lebih Kuat
Rudy berharap pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dapat bersama-sama membangun ekosistem perfilman yang sehat, mandiri, dan kompetitif.
Ia menegaskan bahwa tujuan akhirnya bukan sekadar melindungi industri dalam negeri, tetapi juga menciptakan fondasi agar film Indonesia mampu bersaing secara bertahap di pasar internasional.
Di tengah derasnya arus globalisasi, keberpihakan terhadap film nasional dinilai bukan bentuk proteksi semata, melainkan langkah strategis untuk memastikan karya anak bangsa memiliki ruang tumbuh di negeri sendiri.
