Wartabuana.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Nota Kesepakatan dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) guna memperkuat wawasan kebangsaan dan kapasitas kepemimpinan aparatur di Jakarta.
Penandatanganan berlangsung di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/1/2026), sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan nasional yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan di ibu kota negara.
Jakarta Punya Peran Strategis Nasional
Gubernur Pramono menegaskan, kerja sama ini memiliki arti penting mengingat posisi Jakarta yang strategis sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan dinamika nasional.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut baik penandatanganan nota kesepakatan ini. Jakarta sebagai ibu kota memiliki peran strategis, sehingga penguatan wawasan kebangsaan menjadi hal yang sangat penting,” ujar Pramono.
Menurutnya, Jakarta berada pada titik temu berbagai kepentingan nasional dan global, sehingga membutuhkan pengelolaan ketahanan nasional yang komprehensif, bukan parsial.
Membentuk Aparatur Profesional dan Berintegritas
Nota Kesepakatan ini juga diarahkan untuk membentuk aparatur pemerintah yang profesional, berintegritas, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Melalui pendidikan, pelatihan, dan kajian strategis, aparatur Pemprov DKI Jakarta diharapkan mampu menjawab tantangan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berkelanjutan.
Berbagai tantangan dihadapi Jakarta, mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Kondisi tersebut menuntut penguatan kapasitas kepemimpinan aparatur dengan orientasi strategis jangka panjang.
Ketahanan Nasional Harus Dikelola Berkelanjutan
Pramono menekankan, sebagai ibu kota sekaligus kota global, Jakarta memerlukan pendekatan ketahanan nasional yang menyeluruh dan berkesinambungan.
“Penguatan ketahanan nasional tidak boleh bersifat parsial, tetapi harus dikelola secara komprehensif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia berharap implementasi Nota Kesepakatan ini dapat memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi kelembagaan pemerintahan, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat Jakarta.
Lemhannas RI: Ada Tiga Poin Utama Kesepakatan
Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Tubagus Ace Hasan Syadzily menjelaskan, Nota Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah terjalin antara Lemhannas RI dan Pemprov DKI Jakarta.
Ia memaparkan, terdapat tiga poin utama dalam kesepakatan tersebut.
Pertama, peran Lemhannas RI sebagai penyelenggara pendidikan kepemimpinan nasional yang selama ini telah diikuti oleh para pejabat Pemprov DKI Jakarta.
Kedua, peningkatan kualitas pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
Ketiga, pelaksanaan kajian strategis untuk mengukur ketahanan nasional di wilayah DKI Jakarta, sekaligus dukungan terhadap sarana dan prasarana Lemhannas RI.
Pemantapan Wawasan Kebangsaan untuk DPRD DKI
Menurut Ace, tindak lanjut Nota Kesepakatan ini akan diwujudkan melalui kerja sama yang lebih intensif, salah satunya dengan memberikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada anggota DPRD DKI Jakarta.
“Agar para anggota DPRD DKI Jakarta memiliki wawasan global sekaligus tetap berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya.
Ruang Lingkup Kerja Sama
Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi pelatihan dan sosialisasi, program pendidikan kepemimpinan nasional, penyusunan kajian strategis dan seminar, penyediaan data pengukuran ketahanan nasional, hingga dukungan program bersama serta peningkatan sarana dan prasarana.
Melalui kerja sama ini, Pemprov DKI Jakarta dan Lemhannas RI optimistis dapat memperkuat ketahanan nasional dari tingkat daerah, sejalan dengan tantangan Jakarta sebagai pusat aktivitas nasional dan global. (Ib / artwork: Dok.Pemprov DKI Jakarta)
