Wartabuana com — Kabar positif datang dari ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat penurunan signifikan kawasan kumuh hingga 52,58 persen dalam hampir satu dekade terakhir—capaian yang kini diperkuat dengan pendekatan berbasis data dan teknologi mutakhir.
Penurunan Signifikan: Dari 445 Jadi 211 RW
Gubernur Pramono Anung mengungkapkan bahwa jumlah rukun warga (RW) kumuh turun dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada 2026.
Penurunan ini dinilai sebagai indikator penting keberhasilan program penataan permukiman di Jakarta, meski tantangan urbanisasi dan kepadatan penduduk terus meningkat.
“Penurunan lebih dari 52 persen ini patut disyukuri, terutama di tengah kompleksitas kondisi lapangan,” ujar Pramono.
Peran Data BPS: Kunci Kebijakan yang Lebih Akurat
Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Badan Pusat Statistik (BPS), yang menghadirkan metode pendataan lebih komprehensif.
Menurut Amalia Adininggar Widyasanti, pendataan dilakukan melalui kombinasi survei lapangan dan pemanfaatan citra satelit berbasis big data.
Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mendapatkan gambaran kondisi riil secara lebih presisi.
11 Indikator Penilaian Kawasan Kumuh
Penentuan kawasan kumuh tidak hanya dilihat dari kondisi fisik bangunan. BPS menggunakan 11 indikator utama, di antaranya:
- Kepadatan penduduk
- Kualitas dan kerapatan bangunan
- Sanitasi dan drainase
- Pengelolaan sampah
- Akses jalan dan penerangan
- Ventilasi serta pencahayaan
Dengan pendekatan ini, penanganan kawasan kumuh menjadi lebih terarah dan tidak bersifat generalisasi.
Fokus Baru: Jakarta Barat dan Utara
Ke depan, Pemprov DKI akan memprioritaskan penanganan di wilayah dengan kepadatan tinggi seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Kawasan Tambora menjadi salah satu perhatian utama karena kompleksitas permukiman dan kebutuhan intervensi yang lebih terukur.
Teknologi dan Dashboard Data Jadi Andalan
BPS juga telah menyiapkan dashboard data yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memantau kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time.
Selain itu, kerja sama akan diperluas untuk menganalisis lebih dari 1.900 RW melalui overlay data citra satelit, termasuk pendataan ruang terbuka hijau (RTH).
Menuju Kota Lebih Layak Huni
Penurunan RW kumuh lebih dari 50 persen menunjukkan progres nyata, namun bukan akhir dari pekerjaan. Tantangan urbanisasi, keterbatasan lahan, dan pertumbuhan penduduk tetap menjadi faktor krusial.
Pendekatan berbasis data seperti yang dilakukan Badan Pusat Statistik menjadi fondasi penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran.
Jika konsisten dijalankan, Jakarta berpotensi semakin mendekati standar kota layak huni dengan kualitas hidup masyarakat yang lebih merata.
(Ib / artwork: Dok. Pemprov DKI Jakarta)
