Wartabuana.com | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 dan menegaskan bahwa data statistik yang akurat menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini selalu menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan hingga program sosial di ibu kota.
Data BPS Jadi Acuan Pembangunan Jakarta
Dalam pencanangan di Balai Kota Jakarta, Senin (13/7), Pramono menyebut hampir seluruh kebijakan strategis Pemprov DKI disusun berdasarkan data BPS. Ia menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting mengingat Jakarta berkontribusi 16,67 persen terhadap perekonomian nasional.
Kondisi ekonomi Jakarta juga dinilai positif dengan pertumbuhan 5,59 persen, sementara inflasi berada di angka 2,78 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional.
Pramono mencontohkan pemanfaatan data BPS yang berhasil mendukung penurunan jumlah RW kumuh dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026. Karena itu, ia mengajak masyarakat memberikan data secara jujur agar kebijakan yang dihasilkan semakin tepat sasaran.
Dukung Investasi, UMKM hingga Lapangan Kerja
Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk meningkatkan investasi, memperkuat UMKM, memperluas lapangan kerja, hingga mendukung program pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memastikan seluruh pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali. BPS juga menjamin kerahasiaan data masyarakat dengan dukungan sistem keamanan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Indonesia, dan Perum Peruri.
Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali diharapkan menghasilkan data ekonomi nasional yang lengkap, mutakhir, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif menuju transformasi Jakarta sebagai kota global.
