Oleh : J Kristiadi
KALAH dan menang dalam kompetisi politik adalah lumrah. Maka kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta bukan peristiwa luar biasa. Respons pasangan Badja (Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat) juga datar-datar saja, tidak menunjukkan sesal dan kesal.
Mungkin dalam hati paling dalam, Badja sudah menyiapkan diri menerima kekalahan karena panggung politik DKI Jakarta selama berbulan-bulan bias oleh gelar politik hiperbolik pasca-kebenaran (/post-truth politics/), yang mengakibatkan opini publik lebih didominasi oleh emosi, sentimen personal dan primordial daripada fakta dan akal sehat.
Oleh karena itu, meskipun berbagai survei menunjukkan secara konsisten tingkat kepuasan masyarakat terhadap prestasi kerja nyata Badja sekitar 70 persen, preferensi terhadap pasangan tersebut sulit mencapai 50 persen. Keikhlasan juga ditunjukkan pasangan Badja yang tidak hanya menyampaikan ucapan selamat, bahkan memberikan kesempatan gubernur terpilih seawal mungkin memahami pengelolaan kekuasaan pemerintahan DKI.
Salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari prestasi kerja petahana adalah kiat menjinakkan kekuasaan. Mereka sebagai pemegang kekuasaan bukan menjadikan diri penguasa, melainkan pelayan rakyat, prestasinya mendapat rekognisi publik.
Kemampuan mereka berjuang agar kekuasaan bertekuk lutut tidak mudah. Pasalnya, kekuasaan selain instrumen yang mempunyai daya paksa untuk mencapai tujuan tertentu, ia juga kenikmatan sehingga daya pikatnya amat mudah membuat orang yang tidak dapat mengendalikan hasrat kuasa sulit membedakan perbuatan mulia dan bejat.
Karena itu, karakter kekuasaan juga sering disebut /libido dominandi/, nafsu buat menindas dan sewenang-wenang.
Terlebih dalam praktik, daya goda kekuasaan bukan wajah seram dan menakutkan, melainkan wajah santun bawahan yang menjilat, tetapi memeras rakyat; kolega politik yang amat lihai dan cerdik melakukan rayuan maut untuk menawarkan transaksi kepentingan; pemilik kapital yang kata dan tingkah lakunya lemah lembut, senyum memikat, tetapi penuh jerat dan piawai membujuk agar proyek, meskipun melanggar aturan, memaksa tetap disetujui; serta segala jenis kedurhakaan lain yang dikemas dengan kesantunan.
Perlawanan yang dilakukan oleh petahana selama ini antara lain membuat kebijakan transparansi kebijakan, terutama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), membenahi birokrasi termasuk ”bonus” prestasi kerja, serta merespons keluhan dan kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi di lapangan.
Introduksi tersebut sangat bermakna karena janji-janji kampanye Anies-Sandi meski beberapa mirip dan merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya di antaranya ada yang spektakuler. Karena itu, selain memerlukan kemampuan mengelola harapan, juga dibutuhkan kemampuan manajerial untuk tidak memberikan kesempatan kekuasaan /ngelunjak/ dan merajalela sehingga menjadi petaka.
Beberapa janji spektakuler yang ramai dibicarakan publik karena masyarakat segera ingin tahu realisasinya antara lain uang muka nol rupiah pembelian rumah murah, menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, membuka 200.000 lapangan kerja baru, mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok, membangun pemerintahan yang bersih dan modern dengan pemanfaatan teknologi (Smart City), dan memuliakan serta memberdayakan perempuan Jakarta.
Agenda pasca-Pilkada DKI lain yang tidak kalah penting adalah mengembalikan kota Jakarta kembali teduh sebagai rumah bersama. Seluruh komponen warga DKI Jakarta wajib tidak beringsut dari kiblat bangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan filsafat dan konstitusi kehidupan bersama.
/Piweling/ dan /piwulang /(ajaran) yang amat mendasar yang disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin, cicit Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, Bapak Kitab Kuning Indonesia, perlu diresapi dan dihayati: ”Indonesia kan sistemnya republik, pilar kebangsaan yang disepakati. Kita tak perlu bicara khilafah, sudah tak ada lagi.” (Kompas.com, 23/4)
Meski wanti-wanti tersebut disampaikan secara lembut dan lirih, gema dan maknanya menggetarkan nurani kebangsaan. Pasalnya, selain meredam kekhawatiran masyarakat yang galau dengan arah politik yang membingungkan, juga mengingatkan elemen-elemen yang mencoba mengganti ideologi Pancasila dengan gagasan lain.
Penegasan beliau bentuk negara Indonesia adalah republik bermakna urusan hidup bersama harus dilakukan secara bersama-sama, /res publica/, urusan bersama, urusan rakyat diurus oleh rakyat (demokrasi), bukan dimonopoli oleh jenis kekuasaan apa pun, terlebih kekuasan yang didasarkan atas garis keturunan, suku, ras, dan primordialisme lain.
Pilkada telah menghasilkan pelayan baru. Masyarakat harus memberikan dukungan penuh kepada mereka. Gubernur dan wakil gubernur terpilih sudah berjanji akan menjadi pelayan seluruh masyarakat Jakarta. Selamat berjuang menaklukkan kekuasaan, dukungan dan doa rakyat Jakarta menyertai Anda berdua. Semoga sukses dalam memenuhi janji-janji yang memikat. []
Pernah dipublikasikan di KOMPAS Selasa, 25-04-2017.
