Saturday, July 19, 2025
wartabuana
  • HOME
  • BERITA GLOBAL
    • ARENA
    • KESEHATAN
    • PERISTIWA
    • SOSBUD
    • POLITIK DAN HUKUM
    • MILITER
  • NASIONAL
    • NUSANTARA
  • NDLEMING
    • FAJAR BARU & HARAPAN BARU
    • ESTAFET KEBANGSAAN
    • PENGEMBAN MISI KERAKYATAN
    • DAULAT RAKYAT & DAULAT TUANKU
    • IKHTIAR WUJUDKAN DAULAT RAKYAT
    • JALAN TERJAL MERAJUT KESEJAHTERAAN
  • HIBURAN
  • RELEASE
  • WB CHANNEL
  • KIAT SEHAT
  • WOW
  • OPINI
  • FOTO BERITA
  • LAINNYA
    • CLOSE UP
    • ENTERPRENEUR
    • ETALASE
    • KOMUNITAS
    • PARLEMEN
    • RILEKS
    • KISAH HUMAN INTEREST
No Result
View All Result
  • HOME
  • BERITA GLOBAL
    • ARENA
    • KESEHATAN
    • PERISTIWA
    • SOSBUD
    • POLITIK DAN HUKUM
    • MILITER
  • NASIONAL
    • NUSANTARA
  • NDLEMING
    • FAJAR BARU & HARAPAN BARU
    • ESTAFET KEBANGSAAN
    • PENGEMBAN MISI KERAKYATAN
    • DAULAT RAKYAT & DAULAT TUANKU
    • IKHTIAR WUJUDKAN DAULAT RAKYAT
    • JALAN TERJAL MERAJUT KESEJAHTERAAN
  • HIBURAN
  • RELEASE
  • WB CHANNEL
  • KIAT SEHAT
  • WOW
  • OPINI
  • FOTO BERITA
  • LAINNYA
    • CLOSE UP
    • ENTERPRENEUR
    • ETALASE
    • KOMUNITAS
    • PARLEMEN
    • RILEKS
    • KISAH HUMAN INTEREST
No Result
View All Result
wartabuana
No Result
View All Result
Home NDLEMING POLITIK Dr.J. KRISTIADI PENGEMBAN MISI KERAKYATAN

Soal Unit Kerja Presiden

Mereka akan mudah tergoda melakukan politik penyelamatan diri atau mengejar ambisi tanpa menghiraukan tugas utamanya. Loyalitas pejabat publik yang terkena kontaminasi kepentingan politik partai juga dapat menyerimpung kebijakan menteri jika dewan pimpinan pusat partainya menuntut loyalitas pejabat yang bersangkutan lebih taat kepada kepentingan partainya.

wartabuana by wartabuana
Monday, 4 October 2021 09:48 AM
in PENGEMBAN MISI KERAKYATAN
0
123
VIEWS

Oleh : J Kristiadi

“A President’s hardest task is not to do what is right, but to know what is right” (Lyndon Baines Johnson, Presiden ke-36 Amerika Serikat).

Siapa pun yang menjadi presiden di negeri ini harus menghadapi warisan birokrasi yang mempunyai kultur korup, kolutif, parasitik (parasitic), lamban, dan tidak efisien.

RelatedPosts

DINA HIDAYANA: PERLU MODERASI PANGAN GRATIS UNTUK RAKYAT, TIDAK BOLEH GEGABAH

Mencari Hikmah Penolakan Terhadap Revisi PP Nomor 37/2006

Membendung Keputusasaan Rakyat

Budaya semacam itu amat sulit diubah meski hampir setiap kabinet sejak zaman Ode Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi selalu ada menteri negara yang bertugas meningkatkan pemberdayaan aparatur pemerintah (negara). Namun, hingga kini kinerja birokrasi tidak bertambah baik. Birokrasi Indonesia ibarat mesin mobil yang sudah berkarat sehingga memerlukan perombakan total agar dapat berjalan sesuai fungsi dan tugasnya.

Meski demikian, hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada elemen dalam birokrasi yang bersedia bekerja keras, dedikasi, berjiwa reformis, dan bersemangat tinggi untuk mengabdi bangsa dan negara. Namun, karena proporsinya amat kecil, kontribusinya seolah tenggelam dalam kubangan kebobrokan sistemik birokrasi.

Politisasi Birokrasi

Pengalaman dua tahun pemerintahan SBY-JK yang menampilkan wawasan dan program yang menjanjikan disertai niat baik dan kesungguhan memperbaiki keadaan terbentur ketidakmampuan menggerakkan mesin birokrasi untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan itu.

Para menteri, sebagai pembantu utama presiden, mungkin lebih merasakan betapa sulitnya mengelola departemen dengan birokrasi yang keropos, tidak profesional, dan sarat intrik politik.

Kalaupun ada sejumlah menteri yang mempunyai semangat, dedikasi, dan idealisme tinggi, mereka akan berbenturan dengan tembok budaya perilaku birokrasi yang sudah rusak. Upaya menteri mencari orang- orang yang diharapkan dapat mengimbangi semangat kerjanya dengan menyeleksi pejabat yang akan dijadikan andalan dan kepercayaannya akan menghadapi kenyataan terbatasnya stock yang tersedia karena hampir mustahil memilih orang-orang yang bukan berasal dari lingkungan birokrasi.

Artinya, menteri harus memilih yang itu-itu juga. Akhirnya, setelah tiga atau enam bulan tidak mendapat calon ideal, menteri pun harus menerima kenyataan mengangkat orang-orang yang mungkin jauh dari mentalitas dan kemampuan yang diharapkan. Hal yang sama bila menteri akan melakukan penyegaran eselon di bawahnya. Alih-alih terjadi penyegaran, yang berlangsung hanya sirkulasi para birokrat yang tidak dapat terlalu diharapkan prestasinya. Proses pembusukan birokrasi semacam inilah yang mengakibatkan kemandekan berbagai kebijakan pemerintah.

Kesulitan mengelola birokrasi ditambah politisasi birokrasi sebagai akibat kompromi-kompromi politik tingkat tinggi, di mana presiden harus mengakomodasi para menteri dari partai politik. Hal yang sama terjadi pada tataran lebih rendah, tingkat gubernur dan bupati/wali kota, saat para calon kepala daerah terpilih harus melakukan kompromi politik atau tawar-menawar dengan partai yang berkoalisi mendukung pencalonannya.

Tujuan trade off’ (imbal beli) itu jelas, partai-partai politik ingin mempunyai akses terhadap sumber-sumber kekayaan negara guna mengembalikan atau memupuk biaya politik yang jumlahnya amat besar. Ekses lain tampak dengan membeludaknya jumlah tenaga honorer di beberapa daerah karena kepala daerah harus mengakomodasi pendukungnya dan dijanjikan jadi pegawai negeri sipil di daerahnya.

Akomodasi politik semacam itu amat tidak sehat sebab akan mendorong pejabat bersangkutan bersikap oportunistis dan bekerja untuk kepentingan politik sempit daripada melaksanakan kebijakan publik.

Mereka akan mudah tergoda melakukan politik penyelamatan diri atau mengejar ambisi tanpa menghiraukan tugas utamanya. Loyalitas pejabat publik yang terkena kontaminasi kepentingan politik partai juga dapat menyerimpung kebijakan menteri jika dewan pimpinan pusat partainya menuntut loyalitas pejabat yang bersangkutan lebih taat kepada kepentingan partainya.

Unit Kerja Presiden

Berdasar kenyataan inilah mungkin presiden, dalam batas kewenangannya, membentuk apa yang disebut Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Tugasnya amat berat, membantu presiden memantau, mengendalikan, memperlancar, dan mempercepat pelaksanaan program dan reformasi. Tugas itu bukan membuat kebijakan, tetapi terkait fungsi manajerial presiden. Dengan demikian, unit ini merupakan perluasan pribadi kepala pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Mengingat beratnya tugas yang diemban Unit Kerja Presiden, dapat dimengerti jika banyak kalangan meragukan efektivitasnya, terlepas unit ini diisi orang-orang yang mempunyai integritas dan berkemampuan pada bidangnya.

Pembentukan unit kerja ini bukan merupakan upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi presiden dalam tataran manajerial, terutama dalam mengimplementasi kebijakannya. Presiden hanya mencoba mencari jalan keluar dari kebuntuan atau kemacetan birokrasi yang sudah karatan. Harapannya mungkin dalam menjalankan mesin birokrasi, tambahan “zat aditif” yang disebut Unit Kerja Presiden dapat menghidupkan atau setidaknya menggerakkan mesin birokrasi.

Namun, dapat dipastikan mesin birokrasi tidak akan jalan karena mesin birokrasi sudah keropos dan karatan. Birokrasi hanya dapat berjalan sesuai fungsinya jika dilakukan perubahan secara total atau dilakukan reformasi birokrasi. Mulai dari tataran kultural, paradigma, strategi, dan profesi birokrasi sebagai alat pemerintah melaksanakan kebijakan publik.

Jalan keluar untuk mengatasi kemacetan birokrasi, Presiden Soeharto pernah menciptakan berbagai program inpres (instruksi presiden) yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Untuk mengontrol kebijakan itu, ia membentuk Irjen Bang (Inspektur Jenderal Pembangunan) dengan tugas mengontrol pelaksanaan inpres itu. Meski secara relatif masyarakat dapat merasakan manfaatnya, program itu justru memperburuk kinerja birokrasi.

Mencermati kenyataan itu, presiden boleh membentuk unit-unit kerja yang menjadi kewenangannya, tetapi masyarakat masih menunggu janji kampanye presiden untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Pembentukan Unit Kerja Presiden tanpa disertai agenda melakukan reformasi birokrasi hanya akan menuai kemustahilan dan akan menimbulkan persepsi masyarakat bahwa untuk kesekian kalinya presiden hanya ingin menjaga citranya tanpa melakukan tindakan nyata.

 

Pernah dipublikasikan di KOMPAS, 01 November 2006.

 

Tags: j kristiadindleming politikopini politikpolitik indonesiaunit kerja presiden
Previous Post

Nilai Investasi China di Sektor Transportasi Capai Hampir 2,2 Triliun Yuan Pada Januari-Agustus 2021

Next Post

Xinjiang di China Alokasikan Miliaran Yuan Untuk Pembangunan Jalan Raya Selama 5 Tahun ke Depan

Next Post
Foto dari udara yang diabadikan pada 20 Juni 2021 ini menunjukkan mobil-mobil melintas di sepanjang Jalan Raya Duku di Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut. (Xinhua/Gao Han)

Xinjiang di China Alokasikan Miliaran Yuan Untuk Pembangunan Jalan Raya Selama 5 Tahun ke Depan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADV

KESEHATAN

  • All
  • KESEHATAN
KESEHATAN

Tim Ilmuwan di Australia Temukan Jalur yang Lebih Aman untuk Terapi Gen

by RedaksiFK
Tuesday, 15 July 2025

SYDNEY, 15 Juli (Xinhua) -- Tim ilmuwan di Australia berhasil mengidentifikasi sebuah jalur (gateway), yang sebelumnya tidak diketahui, ke dalam...

Read moreDetails

Studi Temukan Obat Antimual Bantu Lawan Kanker Payudara

Tuesday, 15 July 2025

Gelombang Panas di China Picu Lonjakan di Sektor Cooling Economy

Tuesday, 15 July 2025

Ilmuwan Australia Kembangkan Obat Suntik Mingguan yang Transformasi Perawatan Penyakit Parkinson

Monday, 14 July 2025
Seorang wanita menyusuri sebuah jalan sambil membawa payung di Osaka, Jepang, pada 10 Juli 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)

Jepang Dilanda Suhu Ekstrem, Peringatkan Warga akan Sengatan Panas

Friday, 11 July 2025
Orang-orang menyejukkan diri di air mancur sebuah taman di Madrid, Spanyol, pada 29 Juni 2025. (Xinhua/Gustavo Valiente)

Wawancara: Ilmuwan Iklim Sebut Eropa Hadapi Gelombang Panas yang Datang Lebih Awal dan Lebih Kuat

Thursday, 10 July 2025
Xinhua News Agency

Juni 2025 Jadi Bulan Juni Terpanas Ketiga dalam Sejarah Dunia

Wednesday, 9 July 2025
Load More

KANAL

Ditengah derasnya arus informasi terutama dari dunia barat dan dari lokal, di era keterbukaan dan diera dimana negara-negara Timur sudah maju mengejar dunia Barat, terasa ada kebutuhan adanya arus informasi yang mumpuni dan dapat diandalkan yang mewakili dunia Timur.

Untuk itu, wartabuana.com menyajikan setiap harinya sekitar 90 berita dalam bentuk artikel, foto dan video dari Kantor Berita Xinhua.

Ditengah era digital yang serba cepat ini, wartabuana.com mengarsipkan artikel-artikel menarik karya Dr. J. Kristiadi yang pernah dipublikasikan di media nasional dalam Rubrik NDLEMING POLITIK J. KRISTIADI.

Artikel Opini dari Hasto Kristianto, Sekjen PDI-P  telah kami himpun dalam Rubrik Nada Kebangsaan.

Kami siap menampung dan menyiarkan tulisan dari beberapa tokoh nasional lainnya sehingga wartabuana.com bisa menjadi tempat rujukan bagi pembacanya.

Semoga sajian kami bisa memenuhi kebutuhan kita semua.

TERKINI

Foto oleh Tingey Injury Law Firm di Unsplash

Bagian I, Dampak dan Kompleksitas Putusan MK Tentang Pemilu Nasional dan Lokal

Saturday, 19 July 2025
Foto dokumentasi menunjukkan Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) bertemu dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di Moskow, Rusia, pada 5 Maret 2020. (Xinhua/Sputnik)

Erdogan dan Putin Bahas Bentrokan dan Serangan Israel di Suriah Via Telepon

Saturday, 19 July 2025
Foto yang diabadikan pada 12 April 2023 ini menunjukkan seorang staf sedang memperkenalkan produk sarang burung walet yang diimpor dari Indonesia di sebuah pameran di Provinsi Hainan, China selatan. (Xinhua)

10 Perusahaan Makanan Indonesia Gelar Konferensi Daring dengan Calon Pembeli di China

Saturday, 19 July 2025
Sejumlah orang mengunjungi area ekshibisi Volkswagen Group dalam ajang New York International Auto Show 2025 di Javits Center di New York, Amerika Serikat, pada 16 April 2025. (Xinhua/Liu Yanan)

Ekspor Mobil Jerman ke AS Anjlok di Tengah Kenaikan Tarif

Saturday, 19 July 2025
Foto yang diabadikan pada 17 Juli 2025 ini menunjukkan robot-robot di stan Nvidia dalam Pameran Rantai Pasokan Internasional China (China International Supply Chain Expo/CISCE) ketiga di Beijing, ibu kota China. (Xinhua/Ding Hongfa)

Sorotan Kerja Sama dan Keterbukaan di Ajang CISCE 2025

Saturday, 19 July 2025
Foto yang diabadikan pada 18 Juli 2025 ini menunjukkan Xiao Yulan, seorang livestreamer muda, sedang mempromosikan sejumlah produk via siaran langsung daring (livestream) di Daerah Otonom Etnis Zhuang Guangxi, China selatan. (Xinhua)

Mode Pendidikan Kejuruan yang Integrasikan Penerapan di Guangxi Buka Peluang bagi Pemuda ASEAN

Saturday, 19 July 2025

REDAKSI

  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • T O S
No Result
View All Result
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Sitemap Page
  • T O S

Copyright © 2024 WartaBuana.Com - Developed by WB Team.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • HOME
  • BERITA GLOBAL
    • ARENA
    • KESEHATAN
    • PERISTIWA
    • SOSBUD
    • POLITIK DAN HUKUM
    • MILITER
  • NASIONAL
    • NUSANTARA
  • NDLEMING
    • FAJAR BARU & HARAPAN BARU
    • ESTAFET KEBANGSAAN
    • PENGEMBAN MISI KERAKYATAN
    • DAULAT RAKYAT & DAULAT TUANKU
    • IKHTIAR WUJUDKAN DAULAT RAKYAT
    • JALAN TERJAL MERAJUT KESEJAHTERAAN
  • HIBURAN
  • RELEASE
  • WB CHANNEL
  • KIAT SEHAT
  • WOW
  • OPINI
  • FOTO BERITA
  • LAINNYA
    • CLOSE UP
    • ENTERPRENEUR
    • ETALASE
    • KOMUNITAS
    • PARLEMEN
    • RILEKS
    • KISAH HUMAN INTEREST

Copyright © 2024 WartaBuana.Com - Developed by WB Team.