Tuesday, July 8, 2025
wartabuana
  • HOME
  • BERITA GLOBAL
    • ARENA
    • KESEHATAN
    • PERISTIWA
    • SOSBUD
    • POLITIK DAN HUKUM
    • MILITER
  • NASIONAL
    • NUSANTARA
  • NDLEMING
    • FAJAR BARU & HARAPAN BARU
    • ESTAFET KEBANGSAAN
    • PENGEMBAN MISI KERAKYATAN
    • DAULAT RAKYAT & DAULAT TUANKU
    • IKHTIAR WUJUDKAN DAULAT RAKYAT
    • JALAN TERJAL MERAJUT KESEJAHTERAAN
  • HIBURAN
  • RELEASE
  • WB CHANNEL
  • KIAT SEHAT
  • WOW
  • OPINI
  • FOTO BERITA
  • LAINNYA
    • CLOSE UP
    • ENTERPRENEUR
    • ETALASE
    • KOMUNITAS
    • PARLEMEN
    • RILEKS
    • KISAH HUMAN INTEREST
No Result
View All Result
  • HOME
  • BERITA GLOBAL
    • ARENA
    • KESEHATAN
    • PERISTIWA
    • SOSBUD
    • POLITIK DAN HUKUM
    • MILITER
  • NASIONAL
    • NUSANTARA
  • NDLEMING
    • FAJAR BARU & HARAPAN BARU
    • ESTAFET KEBANGSAAN
    • PENGEMBAN MISI KERAKYATAN
    • DAULAT RAKYAT & DAULAT TUANKU
    • IKHTIAR WUJUDKAN DAULAT RAKYAT
    • JALAN TERJAL MERAJUT KESEJAHTERAAN
  • HIBURAN
  • RELEASE
  • WB CHANNEL
  • KIAT SEHAT
  • WOW
  • OPINI
  • FOTO BERITA
  • LAINNYA
    • CLOSE UP
    • ENTERPRENEUR
    • ETALASE
    • KOMUNITAS
    • PARLEMEN
    • RILEKS
    • KISAH HUMAN INTEREST
No Result
View All Result
wartabuana
No Result
View All Result
Home NDLEMING POLITIK Dr.J. KRISTIADI PENGEMBAN MISI KERAKYATAN

Refleksi Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK

Politik pencitraan SBY berhasil memisahkan antara dirinya dan pembantunya. Kalaupun kebijakan tidak jalan, rakyat tetap mempunyai persepsi: SBY telah bekerja keras untuk rakyat. Karena itu, tak mengherankan kalau pembantunya juga berlomba-lomba membangun citra di media massa agar tidak ketinggalan dengan pemimpinnya, dan pencitraan sekaligus ingin menunjukkan kepada presiden bahwa mereka juga bekerja keras.

wartabuana by wartabuana
Tuesday, 5 October 2021 08:45 AM
in PENGEMBAN MISI KERAKYATAN
13
201
VIEWS

Leadership is not about being nice. It’s about being right and being strong. (Paul Keating, Perdana Menteri Australia 1991-1996, dalam majalah “TIME”, 9 Januari 1995).

Jumat, 20 Oktober 2006, usia pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) menginjak dua tahun. Pada usia dua tahun ini, rasanya pantas jika melihat kembali program pasangan SBY- JK. Secara singkat, pokok program kerja SBY-JK dalam lima tahun adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Apakah Itu Sudah Terwujud?

RelatedPosts

DINA HIDAYANA: PERLU MODERASI PANGAN GRATIS UNTUK RAKYAT, TIDAK BOLEH GEGABAH

Mencari Hikmah Penolakan Terhadap Revisi PP Nomor 37/2006

Membendung Keputusasaan Rakyat

Tak mudah menjawabnya. Paling tidak, evaluasi publik terhadap kinerja SBY-JK dapat dirangkum dalam dua pandanganyang bertentangan. Pertama, persepsi masyarakat yang menganggap kinerja SBY-JK pada umumnya memuaskan, sebagaimana hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2006.

Sementara persepsi kedua, yang tercermin dalam pemberitaan media massa, menganggap kinerja SBY-JK masih jauh dari harapan. Sebagian menganggap kegagalan SBY-JK disebabkan gaya kepemimpinan SBY yang kurang tegas, terlalu hati-hati, dan sebagainya.

Memperdebatkan mana yang lebih benar hanya membuang waktu. Karena itu, akan lebih penting menjawab pertanyaan apakah pemerintahan SBY- JK dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi pada sisa pemerintahannya? Jawabannya: hampir dapat dipastikan sangat sulit, untuk tidak mengatakan hampir mustahil. Itu, terutama, disebabkan sistem pemerintahan yang rancu.

Secara konstitusional ia adalah pemerintahan presidensial, tetapi dalam praktik penyelenggaraannya adalah sistem parlementer. Kerancuan system menyebabkan Yudhoyono tidak berdaya menyusun kabinet secara mandiri karena harus mengakomodasi kepentingan partai politik untuk menghindari konflik dengan DPR. Oleh sebab itu, dari 38 anggota kabinet, 19 menteri berasal dari delapan partai politik. Kalau akomodasi partai dalam kabinet direfleksikan dalam kekuatan di DPR, partai yang ikut memerintah sebanyak 404 kursi (sekitar 73 persen) dan di luar pemerintah 146 kursi (sekitar 23 persen).

Melihat konstruksi kekuasaan tersebut, sebenarnya pemerintahan SBY-JK adalah pemerintahan kolektif yang lemah dan rawan konflik kepentingan dan dapat mengancam kelangsungan pemerintahan. Konflik kepentingan bahkan mungkin terjadi antara Presiden dan Wakil Presiden. Oleh sebab itu, energi pemerintahan SBY-JK, selain terkuras untuk menjaga hubungan dengan partai politik yang duduk dalam kabinetnya agar tetap harmonis, juga terforsir untuk memelihara duet mereka.

Popularitas SBY-JK, sekitar 67 persen (hasil survei LSI, Oktober 2006), tidak mudah ditransformasi menjadi kekuatan yang dapat mengimbangi aliansi partai di parlemen bila terjadi konflik antara pemerintah dan DPR. Selain itu, pemerintahan SBY-JK juga menghadapi birokrasi dengan profesionalisme yang rendah. Dengan demikian, dalam batas tertentu dapat dikatakan kelangsungan pemerintahan SBY-JK justru diselamatkan oleh kepemimpinan SBY yang dianggap lembek, hati- hati atau sering dikatakan ragu-ragu, serta disiplin partai yang lemah.

Sekiranya gaya kepemimpinan SBY tegas dan tidak mudah kompromi, mungkin pemerintahan SBY-JK mengalami nasib yang sama dengan pemerintahan KH Abdurrahman Wahid yang dijatuhkan MPR. Kemungkinan lain, pemerintahan SBY-JK akan mengalami kebuntuan politik sebagaimana terjadi di Provinsi Lampung akibat konflik antara PDI-P yang berpihak kepada gubernur (Ketua PDI-P Provinsi Lampung) dan Partai Golkar sebagai oposisi. Kerancuan pemerintahan tampak jelas pada saat Menteri Dalam Negeri dipanggil Komisi II DPR. Saat itu, fraksi Partai Golkar, partainya pemerintah, gemas dengan Mendagri yang dianggap tidak bersedia menindak (memecat) gubernur, sementara Fraksi PDI-P (partai oposisi) justru cenderung mendukung sikap Mendagri agar tidak mengambil keputusan gegabah.

Ancaman krisis pemerintahan mungkin akan menjadi kenyataan kalau dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, November 2006-dengan alasan desakan dan tekanan daerah-mereka menarik dukungan terhadap pemerintahan. Alasannya, pemerintahan SBY-JK dianggap tidak adil karena dukungan Partai Golkar terhadap SBY-JK hanya dihargai dua kursi di kabinet.

Menghadapi konstruksi kekuasaan semacam itu, tampaknya SBY ingin bertahan dengan membangun citra dan lebih banyak melakukan hal seremonial dan simbolik. Keberhasilan SBY mencitrakan dirinya sebagai tokoh yang bekerja keras, santun, responsif, dan manusiawi menghasilkan persepsi SBY adalah presiden yang bijak dan tidak dapat disalahkan. Kegagalan pemerintahan adalah kegagalan pembantunya, apakah itu wakil presiden atau menterinya.

Politik pencitraan SBY berhasil memisahkan antara dirinya dan pembantunya. Kalaupun kebijakan tidak jalan, rakyat tetap mempunyai persepsi: SBY telah bekerja keras untuk rakyat. Karena itu, tak mengherankan kalau pembantunya juga berlomba-lomba membangun citra di media massa agar tidak ketinggalan dengan pemimpinnya, dan pencitraan sekaligus ingin menunjukkan kepada presiden bahwa mereka juga bekerja keras.

Pengalaman pemerintahan SBY-JK dalam menjalankan roda pemerintahan dari sistem yang rancu menyebabkan pemerintahan tidak efektif. Sementara itu, Mainwawaring (1990, p168) dalam kesimpulannya setelah mempelajari sistem presidensial di negara Amerika Latin menyatakan bahwa kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multipartai yang terfragmentasi adalah musuh stabilitas demokrasi.

Secara sendiri-sendiri, sistem multipartai dan sistem presidensial secara potensial dapat merupakan sistem yang mendukung demokrasi yang stabil. Namun, jika dijadikan satu, kedua eleman tadi dapat menghancurkan demokrasi. Oleh sebab itu, bangsa perlu menentukan pilihannya. Apakah ingin mempertahankan sistem presidensial murni sebagaimana tersurat dalam konstitusi, yang kedudukan presiden dan DPR sama kuat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan. Maka, yang harus dimodifikasi adalah sistem kepartaiannya agar menjadi multipartai terbatas. Namun, jika yang dipilih adalah sistem multipartai tak terbatas, sistem pemerintahan presidensial harus dimodifikasi, misalnya jadi sistem semipresidensial yang banyak dianut negara Amerika Latin.

Untuk itu, perlu disusun regulasi yang koheren dan kohesif yang mengatur mengenai pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, kepartaian, serta peraturan perundangan yang mengatur susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD. Agenda lain yang berkaitan dengan itu adalah kemungkinan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota lembaga perwakilan dilakukan secara bersama-sama.

Menurut pengalaman beberapa negara yang telah mempraktikkan, system tersebut akan menimbulkan apa yang disebut coattail effect, yaitu kecenderungan pemilih memilih presiden dari partai yang sama sehingga akan menghasilkan sistem presidensial yang mempunyai dukungan politik di parlemen. Tentu saja gagasan ini masih perlu diperdebatkan secara luas dan konstruktif dalam masyarakat agar proses demokratisasi ke depan menghasilkan pemerintahan yang relatif efektif, tetapi demokrasi juga berkembang dengan baik.[]

Pernah dipublikasikan di KOMPAS Selasa, 17-10-2006.

Tags: Politik pencitraansusilo bambang yudhoyono
Previous Post

Makassar Gelar Tes Asam Nukleat Untuk Pelajar

Next Post

PPKM di Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 18 Oktober

Next Post
Orang-orang mengunjungi pantai Sanur di Provinsi Bali pada 3 Oktober 2021. (Xinhua/Byma)

PPKM di Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 18 Oktober

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADV

KESEHATAN

  • All
  • KESEHATAN
Featured Video Play Icon
BERITA GLOBAL

Turkiye Tutup Pasar Ternak untuk Cegah Wabah PMK

by RedaksiFK
Thursday, 3 July 2025

Turkiye pada Rabu (2/7) mengatakan pihaknya menutup semua pasar ternak di seluruh negeri untuk mencegah penyebaran galur penyakit mulut dan...

Read moreDetails
Xinhua News Agency

China Setujui Protein yang Dikonversi dari CO2 sebagai Bahan Pakan

Thursday, 3 July 2025
Xinhua News Agency

Ilmuwan Australia Temukan Protein yang Bisa Bantu Lawan Kanker dan Perlambat Penuaan

Thursday, 3 July 2025

Dokter Muda Asal Indonesia Ikuti Program Pelatihan di Lanzhou, Dorong Pertukaran RI-China

Thursday, 3 July 2025
Xinhua News Agency

Wabah DBD Melonjak di Beberapa Negara Bagian AS, Pejabat Kesehatan Bersiap Hadapi Kenormalan Baru

Thursday, 3 July 2025
Xinhua News Agency

Terapi Hormon Dapat Pengaruhi Risiko Kanker Payudara pada Wanita Berusia di Bawah 55 Tahun

Wednesday, 2 July 2025
Xinhua News Agency

Studi Terbaru Ungkap Anak-Anak Prasekolah di AS Terpapar Bahan Kimia yang Berpotensi Bahaya

Wednesday, 2 July 2025
Load More

KANAL

Ditengah derasnya arus informasi terutama dari dunia barat dan dari lokal, di era keterbukaan dan diera dimana negara-negara Timur sudah maju mengejar dunia Barat, terasa ada kebutuhan adanya arus informasi yang mumpuni dan dapat diandalkan yang mewakili dunia Timur.

Untuk itu, wartabuana.com menyajikan setiap harinya sekitar 90 berita dalam bentuk artikel, foto dan video dari Kantor Berita Xinhua.

Ditengah era digital yang serba cepat ini, wartabuana.com mengarsipkan artikel-artikel menarik karya Dr. J. Kristiadi yang pernah dipublikasikan di media nasional dalam Rubrik NDLEMING POLITIK J. KRISTIADI.

Artikel Opini dari Hasto Kristianto, Sekjen PDI-P  telah kami himpun dalam Rubrik Nada Kebangsaan.

Kami siap menampung dan menyiarkan tulisan dari beberapa tokoh nasional lainnya sehingga wartabuana.com bisa menjadi tempat rujukan bagi pembacanya.

Semoga sajian kami bisa memenuhi kebutuhan kita semua.

TERKINI

Xinhua News Agency

Cadangan Devisa Indonesia Capai 152,6 Miliar Dolar AS pada Juni 2025

Monday, 7 July 2025
Xinhua News Agency

Upah Riil Jepang Turun Tajam pada Mei 2025

Monday, 7 July 2025
Seorang pasien Palestina menjalani perawatan di departemen dialisis Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza City pada 24 Februari 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)

Kematian Hantui Pasien Cuci Darah di Gaza di Tengah Kelangkaan Bahan Bakar

Monday, 7 July 2025
Foto yang diabadikan pada 5 Juli 2025 ini menunjukkan upacara pembukaan Forum Bisnis BRICS di Rio de Janeiro, Brasil. (Xinhua/Lucio Tavora)

Menilik Aktivitas Para Pemimpin Negara dalam Rangkaian Acara KTT BRICS 2025

Monday, 7 July 2025
Xinhua News Agency

Menyaingi Pelari Manusia, Robot Anjing Buatan China Melaju hingga 10,3 Meter/Detik

Monday, 7 July 2025
Pejalan kaki melintas di sebuah jalan di Tokyo, Jepang, pada 18 Juni 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)

Dilanda Cuaca Panas Ekstrem, Jepang Rilis Peringatan Heatstroke untuk 19 Prefektur

Monday, 7 July 2025

REDAKSI

  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • T O S
No Result
View All Result
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Sitemap Page
  • T O S

Copyright © 2024 WartaBuana.Com - Developed by WB Team.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • HOME
  • BERITA GLOBAL
    • ARENA
    • KESEHATAN
    • PERISTIWA
    • SOSBUD
    • POLITIK DAN HUKUM
    • MILITER
  • NASIONAL
    • NUSANTARA
  • NDLEMING
    • FAJAR BARU & HARAPAN BARU
    • ESTAFET KEBANGSAAN
    • PENGEMBAN MISI KERAKYATAN
    • DAULAT RAKYAT & DAULAT TUANKU
    • IKHTIAR WUJUDKAN DAULAT RAKYAT
    • JALAN TERJAL MERAJUT KESEJAHTERAAN
  • HIBURAN
  • RELEASE
  • WB CHANNEL
  • KIAT SEHAT
  • WOW
  • OPINI
  • FOTO BERITA
  • LAINNYA
    • CLOSE UP
    • ENTERPRENEUR
    • ETALASE
    • KOMUNITAS
    • PARLEMEN
    • RILEKS
    • KISAH HUMAN INTEREST

Copyright © 2024 WartaBuana.Com - Developed by WB Team.