Wartabuana.com | Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara menyatakan akan ikut mengawal pembangunan Jakarta dengan memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Pengawasan itu antara lain diarahkan pada sejumlah BUMD dan dinas yang menurut organisasi tersebut perlu mendapat perhatian publik.
Ketua Umum Madas Nusantara, KRH HM Jusuf Rizal, mengatakan dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak berarti tanpa kritik. Menurutnya, pembangunan Jakarta membutuhkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
“Kami ingin memberikan masukan yang kritis dan konstruktif,” ujar Jusuf dalam keterangannya.
Klaim Ada Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Jusuf mengklaim Intelijen Rakyat Semesta (IRS) Madas Nusantara menemukan sejumlah dugaan penyalahgunaan wewenang di BUMD, serta beberapa dinas, termasuk sektor perparkiran.
Pernyataan tersebut masih merupakan klaim dari Madas Nusantara dan belum menunjukkan adanya putusan atau temuan resmi lembaga berwenang yang membuktikan dugaan tersebut.
Madas Nusantara menyatakan akan memperkuat pengawasan dengan melibatkan organisasi masyarakat Betawi seperti FBR dan Forkabi.
Langkah ini dinilai penting karena besarnya anggaran yang dikelola Pemprov DKI. Pada 14 September 2026, Banggar DPRD DKI dan TAPD menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026 sebesar Rp79,56 triliun.
Siapkan Kotak Aspirasi Masyarakat
Selain mengawasi kebijakan pemerintah daerah, Madas Nusantara berencana meluncurkan Kotak Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Jakarta.
Wadah tersebut ditujukan untuk menampung masukan maupun keluhan warga terkait pelayanan publik dan berbagai persoalan di Jakarta.
Sementara itu, Pemprov DKI sebelumnya menyatakan pengelolaan APBD Perubahan 2026 mengutamakan prinsip kehati-hatian agar program yang direncanakan dapat dijalankan dengan baik.
Pramono juga mendorong BUMD Jakarta membangun budaya perusahaan yang lebih terbuka, transparan, dan profesional.
Madas Klaim Tetap Dukung Pembangunan Jakarta
Jusuf menegaskan Madas Nusantara ingin warga Madura di Jakarta tetap mendapat ruang dalam proses pembangunan. Organisasi tersebut juga menyebut sejumlah program sosial dan penguatan sumber daya manusia sebagai bagian dari agenda organisasinya.
Dengan rencana pengawasan dan pembukaan kanal pengaduan, Madas Nusantara menyatakan ingin mengambil posisi sebagai kelompok masyarakat yang ikut mengawal kebijakan pemerintah, sekaligus menyampaikan kritik ketika menemukan persoalan yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut.
