Wartabuana.com | Kolaborasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) dinilai dapat membuka peluang bisnis sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat di daerah. Namun, sinergi tersebut perlu dibangun dengan struktur kerja sama yang jelas dan mitigasi risiko kredit yang ketat.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) sekaligus Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, mengatakan BPD dan BPR/BPRS memiliki keunggulan yang berbeda sehingga berpotensi saling melengkapi.
Menurut Agus, BPR dan BPRS mempunyai kedekatan kuat dengan segmen mikro serta memahami karakteristik pasar yang selama ini tidak selalu mudah dijangkau BPD. Keunggulan tersebut dapat menjadi modal penting untuk memperkuat pembiayaan ekonomi daerah.
“Kerja sama ini sangat baik untuk kedua belah pihak,” kata Agus dalam siaran pers, Rabu (5/8/2026).
Sinergi Digital hingga Saluran Distribusi
Agus menyebut kolaborasi tidak harus terbatas pada pembiayaan. BPD dan BPR/BPRS dapat mengembangkan kerja sama melalui ekosistem digital, penyediaan konten layanan keuangan, hingga pemanfaatan saluran distribusi atau channel.
Meski peluangnya besar, Agus mengingatkan agar sinergi tidak berubah menjadi mekanisme pemindahan risiko kredit dari satu lembaga ke lembaga lainnya.
Menurutnya, pemahaman terhadap profil dan rekam jejak borrower menjadi faktor penting sebelum kerja sama dijalankan. Dengan informasi yang memadai, risiko dapat dihitung secara lebih presisi dan keputusan pembiayaan menjadi lebih sehat.
Mitigasi Risiko Jadi Kunci
Agus menilai transparansi data, struktur kerja sama yang tepat, serta pengelolaan risiko harus menjadi fondasi utama. Tanpa hal tersebut, kolaborasi yang semestinya memperkuat ekonomi daerah justru berpotensi menciptakan moral hazard dan meningkatkan risiko kredit.
Karena itu, sinergi BPD dengan BPR/BPRS dinilai bukan sekadar peluang ekspansi bisnis, tetapi juga bagian dari upaya memperluas pembiayaan ke sektor mikro secara lebih efektif dan berkelanjutan.
