Wartabuana.com | Penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terus menjadi perhatian publik. Bukan hanya soal proses hukum, kasus ini juga menyentuh persoalan yang lebih luas, yakni kesehatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Febrie telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan ditahan selama 20 hari di Rutan KPK. Kejaksaan Agung menyebut penitipan tersebut dilakukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan karena Febrie merupakan mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan.
Transparansi Jadi Sorotan
Sorotan publik semakin kuat setelah muncul pertanyaan mengenai sejumlah aspek penanganan perkara, termasuk alasan Febrie tidak mengenakan rompi tahanan dan borgol saat tiba di Rutan KPK. Kejagung kemudian menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena proses pemindahan dilakukan secara terburu-buru.
Di sisi lain, Komisi Kejaksaan turut memantau langsung proses penanganan perkara tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa kasus Febrie memiliki perhatian serius dari sisi pengawasan terhadap proses hukum.
Sejumlah pihak menilai transparansi menjadi kunci agar perkara tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan. Kerahasiaan dalam penyidikan memang diperlukan pada bagian tertentu, tetapi harus tetap diimbangi akuntabilitas dan penjelasan yang dapat dipahami masyarakat.
Usulan Penanganan oleh KPK
Dalam pandangan kritis yang berkembang, Presiden dinilai perlu mempertimbangkan mekanisme yang dapat memastikan perkara berjalan independen dan bebas konflik kepentingan, termasuk kemungkinan penguatan peran KPK sesuai kewenangan hukum yang berlaku.
Yang paling penting, proses hukum terhadap Febrie harus berjalan objektif, profesional, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Kepastian hukum bukan hanya menentukan nasib seorang tersangka, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
