Wartabuana.c0m — Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatatkan kinerja fiskal yang tetap positif.
Realisasi APBD DKI Jakarta 2025 dinilai menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid, sekaligus menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan ibu kota.
Pemprov DKI Tegaskan Komitmen Transparansi Fiskal
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar konferensi pers terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 di Balairung, Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1).
Agenda ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI dalam memperkuat transparansi fiskal dan akuntabilitas kepada publik.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa arah kebijakan APBD disusun selaras dengan visi Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh warganya.
Empat Fokus Pembangunan Jakarta 2025
Menurut Pramono, pelaksanaan program prioritas tahun 2025 difokuskan pada empat aspek utama, yakni:
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Akselerasi pertumbuhan ekonomi
Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota
Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif
“Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, alhamdulillah perekonomian DKI Jakarta tetap terjaga dengan baik,” ujar Pramono dalam sambutannya.
Ia menyebut stabilitas tersebut ditopang oleh inflasi yang terkendali, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, serta iklim investasi yang kondusif.
Pertumbuhan Ekonomi Stabil, Inflasi Lebih Rendah dari Nasional
Secara makro, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 4,96 persen (year on year). Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2025 mencapai 145,33, mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
Di sisi lain, inflasi Jakarta pada Desember 2025 tercatat 2,63 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.
“Serangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jakarta berada dalam kondisi yang solid dan stabil,” tegas Pramono.
UMP 2026 Naik, Daya Beli Tetap Dijaga
Pemprov DKI Jakarta juga menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp5.729.876, atau naik 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong permintaan domestik tanpa mengganggu keberlanjutan dunia usaha.
“Seluruh kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kelompok menengah dan rentan, serta penguatan iklim usaha yang sehat,” ujar Pramono.
Retribusi Daerah Melonjak, Bapenda Catat Kinerja Positif
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengungkapkan bahwa realisasi retribusi daerah tahun 2025 mencapai Rp1,507 triliun. Angka tersebut melonjak 111 persen atau naik Rp793 miliar dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp713,72 miliar.
Retribusi jasa usaha menjadi kontributor terbesar dengan menyumbang hampir 50 persen dari total retribusi daerah, mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset dan layanan usaha milik daerah.
“Tren positif ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat, didorong oleh penyederhanaan regulasi dan evaluasi tarif layanan,” jelas Lusiana.
APBD 2026 Turun, Layanan Publik Tetap Aman
Meski total APBD DKI Jakarta Tahun 2026 menurun menjadi Rp81,32 triliun, atau turun Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 akibat berkurangnya pendapatan Transfer ke Daerah (TKD), Pemprov DKI memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas.
Anggaran pendidikan tetap terpenuhi sebesar Rp19,76 triliun atau 26,6 persen dari total APBD. Infrastruktur pelayanan publik dialokasikan Rp31,88 triliun atau 43,03 persen, sementara sektor kesehatan dan subsidi transportasi serta pangan dipastikan tidak mengalami pengurangan penerima manfaat. (© Ib / artwork: Dok. Pemprov DKI Jakarta)
