Wartabuana.com | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyiapkan perhitungan kebutuhan pendanaan untuk melanjutkan pembangunan jaringan Lintas Raya Terpadu (LRT) menuju Jakarta International Stadium (JIS) dan koneksi ke kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh melalui Stasiun Halim. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut dukungan Danantara menjadi salah satu opsi pembiayaan yang tengah dijajaki.
Pramono Minta Jakpro dan LRT Jakarta Hitung Kebutuhan Dana
Pramono mengatakan telah meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan LRT Jakarta menyiapkan perhitungan kebutuhan anggaran. Langkah ini diperlukan agar rencana dukungan Danantara Indonesia dapat dibahas berdasarkan kebutuhan pendanaan yang terukur.
“Sekarang, saya sudah meminta kepada Jakpro maupun LRT Jakarta untuk menyiapkan hitungannya. Karena bagaimanapun, kalau duduk dengan Danantara itu kan harus ada hitungannya, berapa yang memang dibutuhkan untuk itu,” ujar Pramono di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Ia juga menyebut Chief Operating Officer (COO) Danantara, Doni Oskaria, telah merespons pembahasan tersebut. Pemprov DKI menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto agar Danantara mendukung kelanjutan pembangunan LRT.
Sebelumnya, pada 16 September 2026, Prabowo menegaskan bahwa Danantara wajib membantu pembangunan LRT di Jakarta karena ibu kota memiliki kepentingan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Saya kira Danantara wajib membantu, karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa,” kata Prabowo.
Proyek LRT Manggarai–Dukuh Atas Butuh Rp2,7 Triliun
Selain rencana pengembangan jaringan menuju JIS dan koneksi ke Whoosh Halim, Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI juga menyiapkan pembiayaan lanjutan LRT rute Manggarai–Dukuh Atas.
Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp2,7 triliun dan direncanakan mulai pada 2027. Menurut Pramono, anggaran untuk proyek itu sebenarnya sudah tersedia. Namun, pemerintah daerah tetap membutuhkan alternatif pembiayaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Jadi, intinya, bisa dari obligasi, bisa dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), bisa juga dari Danantara,” ungkapnya.
Penjajakan dukungan Danantara diharapkan membuka pilihan pendanaan bagi pengembangan transportasi publik Jakarta. Meski demikian, besaran dukungan dan skema pembiayaan untuk perluasan jaringan LRT tersebut masih menunggu hasil perhitungan serta pembahasan lebih lanjut.
