Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
Wartabuana.com | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menepis kabar yang menyebut adanya rumah sakit di Jakarta menolak merawat warga Baduy korban pembegalan. Ia menegaskan, kejadian tersebut bukan bentuk diskriminasi, melainkan kesalahpahaman akibat kendala komunikasi antara korban dan petugas medis.
“Untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya sudah memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk mengklarifikasi hal ini,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Menurut Pramono, dugaan salah paham muncul karena perbedaan bahasa dan cara berkomunikasi antara korban dengan pihak rumah sakit.
“Memang ada hambatan komunikasi yang terjadi karena keterbatasan bahasa dari warga Baduy tersebut,” jelasnya.
Seluruh RS di Jakarta wajib layani tanpa diskriminasi
Gubernur menegaskan bahwa semua fasilitas kesehatan di Jakarta wajib melayani siapa pun tanpa memandang asal, suku, atau latar belakang sosial. Ia juga memastikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah turun langsung memverifikasi kondisi korban untuk memastikan pelayanan medis berjalan sebagaimana mestinya.
“Yang jelas, tidak ada sama sekali larangan bagi rumah sakit untuk melayani. Itu sama sekali tidak benar,” tegas Pramono.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjutnya, berkomitmen untuk memperkuat pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi masyarakat adat seperti suku Baduy yang mungkin menghadapi tantangan komunikasi saat mengakses layanan publik di ibu kota.
Respons cepat Pemprov DKI
Klarifikasi ini disampaikan menyusul ramainya pemberitaan di media sosial mengenai dugaan penolakan warga Baduy korban begal oleh rumah sakit di Jakarta. Pemprov DKI bergerak cepat menelusuri informasi tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik dan memastikan pelayanan kesehatan di Jakarta tetap terbuka untuk semua warga. (© Ib / artwork: Ist)
