EKONOMI

OJK dan Bank Jakarta Kawal Obligasi Daerah, Investor Jadi Prioritas

0
×

OJK dan Bank Jakarta Kawal Obligasi Daerah, Investor Jadi Prioritas

Sebarkan artikel ini

Wartabuana.com | Penerbitan obligasi daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi, birokrasi, dan kesiapan proyek. Untuk membuka peluang pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Jakarta mendorong penguatan perlindungan investor serta tata kelola proyek yang mampu menghasilkan pendapatan.

Meski landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) telah tersedia, instrumen pembiayaan tersebut belum berhasil direalisasikan di Indonesia.

Persoalan ini menjadi pembahasan dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta.

OJK Perketat Pengawasan demi Melindungi Investor

Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik OJK, I Made Bagus Tirthayatra, menjelaskan bahwa OJK berada pada tahap akhir dalam proses penerbitan obligasi daerah.

Sebelum masuk ke pengawasan pasar modal, pemerintah daerah harus memperoleh persetujuan DPRD dan Kementerian Keuangan, serta pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

Tahapan tersebut diperlukan untuk mengukur kemampuan fiskal daerah sekaligus mencegah risiko utang berlebihan atau over-leveraged.

OJK kemudian memastikan seluruh ketentuan pasar modal dipenuhi, terutama keterbukaan informasi kepada investor melalui dokumen prospektus.

“Laporan keuangan itu harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh BPK,” tegas Made Bagus.

Bank Jakarta Dorong Obligasi Berbasis Pendapatan Proyek

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menilai salah satu tantangan penerbitan obligasi daerah adalah kekhawatiran terhadap beban pembayaran utang yang berpotensi membebani APBD rutin, khususnya ketika terjadi pergantian kepala daerah.

Sebagai solusi, Agus mendorong penggunaan skema revenue bond, yakni obligasi yang pembayaran kembali dananya bersumber dari pendapatan proyek yang dibiayai.

Contohnya pembangunan rumah sakit dan infrastruktur transportasi yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.

“Misalnya untuk transportasi atau rumah sakit, sumber pengembaliannya bukan dari APBD lagi dialokasikannya, tapi dari perputaran proyek tersebut,” ungkap Agus.

Tiga Agenda agar Obligasi Daerah Bisa Direalisasikan

Agus menggarisbawahi tiga hal yang perlu dipersiapkan pemerintah daerah.

Pertama, obligasi harus diposisikan sebagai tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar pengganti pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).

Kedua, pemerintah daerah perlu menyiapkan pipeline proyek yang bankable atau layak dibiayai.

Ketiga, diperlukan satu atau dua proyek percontohan agar pemerintah daerah memiliki acuan konkret dalam penerbitan obligasi.

Penyerahan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI diharapkan menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat landasan regulasi.

Sinergi pemerintah, OJK, dan perbankan daerah seperti Bank Jakarta diharapkan membuka peluang pembiayaan pembangunan yang lebih produktif, sekaligus menjaga kepercayaan investor dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *