Wartabuana.com | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pembangunan Jakarta menuju kota global membutuhkan strategi pembiayaan yang jauh lebih luas dibanding mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam lima tahun ke depan, kebutuhan pendanaan pembangunan ibu kota diperkirakan mencapai Rp1.064 triliun, sehingga pemerintah daerah mulai menyiapkan berbagai sumber pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan proyek-proyek strategis.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menjadi narasumber utama dalam Investor Daily Roundtable yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia (IDX), Jakarta Selatan, Selasa (30/6).
Menurutnya, transformasi Jakarta pasca perpindahan Ibu Kota Negara menuntut pendekatan baru dalam pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.
Target Jakarta Masuk 50 Besar Kota Global pada 2030
Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki target ambisius untuk menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota paling kompetitif di dunia.
“Target kami Jakarta masuk Top 50 Global City pada 2030 dan Top 20 Global City pada 2045. Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta dalam lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp1.064 triliun. Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus membuka berbagai sumber pendanaan baru agar pembangunan tetap berjalan secara optimal,” ujar Pramono.
Menurutnya, seiring perpindahan status ibu kota negara, Jakarta akan semakin memperkuat perannya sebagai pusat bisnis, investasi, perdagangan, jasa keuangan, dan inovasi nasional maupun internasional.
Karena itu, pembangunan kota tidak hanya berfokus pada pelayanan dasar masyarakat, tetapi juga peningkatan daya saing global.
Belasan Proyek Strategis Disiapkan
Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 14 proyek strategis dengan nilai investasi sekitar Rp657 triliun.
Sejumlah proyek prioritas tersebut antara lain pembangunan Jakarta Sewerage System, pengembangan jaringan MRT sepanjang 62,1 kilometer, pembangunan LRT sepanjang 57,8 kilometer, hingga lebih dari 100 program transformasi menuju kota global.
Pramono menilai proyek-proyek tersebut menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat daya tarik Jakarta sebagai tujuan investasi.
APBD Tak Lagi Jadi Satu-satunya Andalan
Dalam paparannya, Pramono menegaskan APBD kini diposisikan sebagai pengungkit investasi, bukan lagi satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif yang melibatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan.
Beberapa skema yang tengah disiapkan meliputi:
- Obligasi daerah.
- Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- Naming rights.
- Climate finance.
- Optimalisasi aset daerah.
- Pembiayaan melalui BUMD.
- Investasi swasta.
- Corporate Social Responsibility (CSR).
- Pendanaan berbasis pemanfaatan ruang.
Melalui diversifikasi sumber pendanaan tersebut, pemerintah berharap proyek pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas.
Jakarta Collaboration Fund Jadi Hub Pendanaan Baru
Salah satu inovasi yang tengah dipersiapkan adalah pembentukan Jakarta Collaboration Fund.
Menurut Pramono, skema ini akan menjadi pusat kolaborasi berbagai sumber pembiayaan yang mempertemukan pemerintah daerah dengan investor, lembaga keuangan, pelaku usaha, hingga mitra pembangunan.
“Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan Jakarta Collaboration Fund sebagai hub finansial daerah untuk menghimpun berbagai instrumen pembiayaan. Melalui skema ini, pemerintah akan mempertemukan investor, lembaga keuangan, dunia usaha, serta mitra pembangunan dalam satu ekosistem kolaborasi,” jelasnya.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas partisipasi sektor swasta dalam mendukung pembangunan Jakarta.
Transfer dari Pusat Menurun, Kemandirian Fiskal Jadi Prioritas
Pramono juga mengungkapkan bahwa ruang fiskal Jakarta akan semakin menantang pada 2026.
Hal itu menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar sekitar Rp16 triliun atau 59,47 persen, dari Rp27,5 triliun menjadi Rp11,15 triliun.
Meski demikian, ia memastikan berbagai proyek prioritas tetap akan dijalankan.
“Kemandirian fiskal semakin penting karena Transfer ke Daerah untuk Jakarta pada 2026 turun sekitar Rp16 triliun atau 59,47 persen. Meski ruang fiskal menyempit, program strategis seperti MRT, LRT, Transjabodetabek, pengendalian banjir, penyediaan hunian, dan pelayanan publik harus tetap berjalan,” tegasnya.
Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Masuk RKPD 2027
Sebagai bagian dari strategi pembiayaan, Pemprov DKI Jakarta juga memasukkan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain pembangunan transportasi publik, rumah sakit, sekolah, rumah susun, infrastruktur sumber daya air, pengendalian banjir, hingga pembangunan gedung pemerintahan.
Langkah ini menjadi salah satu upaya memperkuat pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Transparansi Jadi Kunci Menarik Kepercayaan Investor
Pramono memastikan seluruh skema pembiayaan akan dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, fundamental ekonomi Jakarta yang terus menunjukkan pertumbuhan positif menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan investor.
Pada Triwulan I 2026, ekonomi Jakarta tercatat tumbuh 5,59 persen secara tahunan, dengan kontribusi 16,67 persen terhadap perekonomian nasional.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sembilan tahun berturut-turut.
“Seluruh pembiayaan akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan tidak mengorbankan layanan dasar masyarakat,” pungkas Pramono.
Dengan strategi pembiayaan yang semakin beragam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap transformasi menuju kota global tetap berjalan sesuai target sekaligus mampu menarik lebih banyak investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
