Wartabuana.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah serius dalam memperkuat penanganan banjir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin rapat terbatas (Ratas) di Balai Kota Jakarta, Jumat (23/1), untuk mengevaluasi banjir yang terjadi pada 12, 18, dan 22 Januari 2026, sekaligus merumuskan standar operasional prosedur (SOP) baru yang lebih terintegrasi dan responsif.
Langkah ini diambil menyusul intensitas hujan ekstrem yang kembali menguji ketahanan sistem drainase dan pengendalian banjir di Ibu Kota.
SOP Penanganan Banjir Libatkan Lintas Sektor
Gubernur Pramono menegaskan, SOP penanganan banjir yang disusun tidak lagi bersifat sektoral, melainkan melibatkan seluruh unsur perangkat daerah dan pemerintah wilayah agar respons di lapangan lebih cepat dan terkoordinasi.
“Rapat ini kami fokuskan untuk mengevaluasi kejadian banjir yang telah terjadi sekaligus mempersiapkan langkah antisipasi ke depan. Dari rapat ini, kami menyepakati sejumlah kebijakan yang kemudian dirumuskan menjadi SOP penanganan banjir di DKI Jakarta,” ujar Pramono.
SOP tersebut melibatkan Dinas Sumber Daya Air, para wali kota dan bupati, serta perangkat daerah lain seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Bina Marga. Pramono juga meminta Sekretaris Daerah memastikan koordinasi dan pengawasan di lapangan berjalan efektif.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua harus terintegrasi agar pengawasan dan evaluasi bisa dilakukan secara cepat dan akurat,” tegasnya.
Tinjau Kali Cakung Lama, Normalisasi Jadi Opsi Jangka Panjang
Sebelum memimpin Ratas, Gubernur Pramono meninjau langsung Kali Cakung Lama. Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah titik penyempitan atau bottleneck aliran sungai yang memperparah risiko banjir.
Menurut Pramono, normalisasi sungai menjadi langkah yang tidak terhindarkan meski berisiko menimbulkan polemik di masyarakat.
“Saya melihat langsung penyempitan sungai di Kali Cakung Lama. Normalisasi memang bukan pekerjaan mudah dan tidak populer karena harus memindahkan warga serta menyiapkan rumah susun. Namun ini harus dilakukan demi kepentingan jangka panjang Jakarta,” jelasnya.
Curah Hujan Ekstrem, OMC Diperpanjang
Pemprov DKI Jakarta mencatat curah hujan ekstrem sebagai faktor utama banjir dalam beberapa hari terakhir. Puncaknya terjadi pada 18 Januari 2026, dengan intensitas mencapai 267 milimeter per hari.
Atas rekomendasi BMKG, Pemprov DKI Jakarta memutuskan memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang semula berakhir 23 Januari menjadi hingga 27 Januari 2026.
Langkah ini diharapkan mampu menekan potensi hujan ekstrem lanjutan yang dapat memperburuk kondisi banjir di sejumlah wilayah rawan.
WFH–SFH dan Kesiapan Anggaran Pengungsi
Untuk meminimalkan dampak banjir terhadap aktivitas warga, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan kebijakan work from home (WFH) dan school from home (SFH) pada situasi tertentu.
Selain itu, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran penanganan pengungsi melalui seluruh organisasi perangkat daerah, terutama Dinas Sosial, guna memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.
Dengan penguatan SOP, kolaborasi lintas sektor, hingga langkah antisipasi cuaca ekstrem, Pemprov DKI Jakarta berharap penanganan banjir ke depan dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan.
