Wartabuana.com | Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membuat ruang demokrasi semakin kompleks. Produksi narasi, gambar, video, hingga bot kini dapat dilakukan lebih mudah, sementara derasnya arus informasi membuat masyarakat menghadapi tantangan baru dalam membedakan fakta dan informasi yang menyesatkan.
Direktur Eksekutif Human Studies Institut (HSI) sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Indonesia, Dr. Rasminto, mengatakan kondisi tersebut menuntut perubahan cara pandang dalam menjaga kualitas demokrasi.
Hal itu disampaikan Rasminto dalam Bawaslu Campus Connect bertajuk “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia (UI), Rabu (30/9/2026).
Menurut Rasminto, pengawasan pemilu tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditemukan dan diproses. Ukuran keberhasilan juga perlu dilihat dari kemampuan pengawasan dalam mencegah pelanggaran sebelum terjadi.
“Kita juga harus mengukur sejauh mana pengawasan mampu mencegah pelanggaran terjadi,” ujar Rasminto.
Pendidikan Politik Tak Cukup Saat Pemilu
Rasminto menilai demokrasi substantif dibangun jauh sebelum masyarakat memberikan suara di bilik pemungutan suara. Pengetahuan, kesadaran, partisipasi, dan keberanian warga untuk terlibat menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Ia menggunakan konsep taksonomi Bloom untuk menjelaskan bahwa perubahan perilaku membutuhkan proses bertahap, mulai dari mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi hingga mampu mengambil tindakan.
Dalam konteks demokrasi digital, masyarakat yang mengetahui sebuah informasi belum tentu mampu memverifikasi kebenarannya. Begitu pula warga yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran belum tentu memiliki keberanian untuk melaporkannya.
Karena itu, pendidikan politik menurutnya harus mendorong masyarakat bergerak dari sekadar mengetahui menjadi mampu menilai informasi dan mengambil tindakan secara bertanggung jawab.
AI Percepat Produksi Informasi, Verifikasi Jadi Kunci
Tantangan tersebut semakin besar karena aktivitas politik kini banyak berlangsung di platform digital yang distribusinya turut dipengaruhi algoritma. Jejak digital seperti preferensi, lokasi, dan interaksi warga juga dapat dikumpulkan serta dianalisis.
Di tengah kondisi itu, AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan biaya semakin rendah.
“Produksi narasi, gambar, video, dan bot semakin murah; verifikasi menjadi kemampuan literasi dasar publik,” tegasnya.
Menurut Rasminto, persoalan demokrasi digital pada akhirnya bukan hanya mengenai kecanggihan teknologi, melainkan kapasitas manusia dalam menggunakannya secara bertanggung jawab.
Masyarakat perlu memeriksa sumber, memahami konteks, membandingkan informasi, serta tidak terburu-buru menyebarkan konten yang belum terverifikasi.
Dengan demikian, pengawasan pemilu perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan demokrasi berkelanjutan. Masyarakat bukan sekadar objek yang diawasi, melainkan subjek yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan kapasitas untuk ikut menjaga kualitas demokrasi.
