Wartabuana.com — Kebijakan baru diterapkan di Ibu Kota. Pramono Anung resmi memberlakukan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai April 2026, sebagai langkah strategis menekan mobilitas dan merespons krisis energi global.
WFH Jadi Strategi Hemat Energi dan Tekan Mobilitas
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti arahan pemerintah pusat dengan menerapkan WFH rutin setiap Jumat. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi aktivitas perjalanan harian sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Pramono Anung, ASN yang menjalankan WFH diminta benar-benar bekerja dari rumah, bukan menjadikannya sebagai waktu untuk beraktivitas di luar.
“Prinsipnya tetap di rumah. Jangan menggunakan kendaraan pribadi jika tidak perlu,” tegasnya.
Tidak Semua ASN Ikut WFH
Meski berlaku luas, kebijakan ini tidak diterapkan secara menyeluruh. Sejumlah sektor vital tetap bekerja seperti biasa demi menjaga layanan publik tetap optimal.
ASN yang bertugas di bidang pelayanan langsung seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, hingga Gulkarmat tetap masuk kerja seperti biasa. Selain itu, pejabat pimpinan tinggi juga dikecualikan dari kebijakan ini.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah.
Skema Fleksibel 25–50 Persen Pegawai
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan skema fleksibel dalam penerapan WFH, dengan komposisi 25 hingga 50 persen pegawai bekerja dari rumah, tergantung kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
Pengaturan teknis saat ini tengah dirumuskan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta dan akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur.
Sanksi Tegas bagi Pelanggaran
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Pemprov juga menyiapkan sanksi tegas bagi ASN yang melanggar atau menyalahgunakan kebijakan WFH.
Hal ini mencakup pegawai yang tetap bepergian tanpa alasan jelas atau tidak menjalankan tugasnya secara optimal saat bekerja dari rumah.
Bagian dari Respons Krisis Global
Kebijakan WFH ini merupakan bagian dari respons terhadap dinamika global, khususnya krisis energi yang berdampak pada peningkatan konsumsi dan distribusi energi.
Dengan pembatasan mobilitas setiap akhir pekan kerja, pemerintah berharap dapat menciptakan efisiensi energi sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta.
