Wartabuana.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merumuskan kebijakan insentif bagi industri perfilman sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sekaligus mewujudkan visi Jakarta sebagai kota sinema.
Langkah tersebut dibahas melalui forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) yang digelar di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/3). Diskusi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di industri film, mulai dari produser hingga asosiasi pengusaha bioskop.
Wakil Gubernur Rano Karno menyebut forum tersebut sebagai langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat daya saing industri perfilman di Ibu Kota.
“Saya menyambut baik forum ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri perfilman Jakarta agar semakin kompetitif sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi kreatif kota,” ujar Rano.
Menuju Jakarta sebagai pusat produksi film
Menurut Rano Karno, penguatan sektor ekonomi kreatif, termasuk industri film, memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing kota sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta mendorong pengembangan industri film melalui peran Jakarta Film Commission, yang diharapkan dapat menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan para pelaku industri.
Dalam forum tersebut, Pemprov juga mengundang berbagai asosiasi, termasuk Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia, guna menyerap masukan terkait kebijakan yang akan diterapkan.
“Harapannya, Pemprov DKI Jakarta dapat merumuskan regulasi yang dapat diterima semua pihak sekaligus mendorong peningkatan produksi film nasional,” jelas Rano.
Insentif pajak untuk pertunjukan film nasional
Rano Karno menjelaskan, landasan hukum pemberian insentif telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk memberikan keringanan hingga pembebasan pajak tertentu.
Selain itu, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2025, pemerintah daerah telah menetapkan pengurangan pokok pajak untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor kesenian dan hiburan.
Salah satu kebijakan yang diatur adalah pengurangan pajak sebesar 50 persen untuk pertunjukan film nasional di bioskop.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi perkembangan film nasional sekaligus mendorong industri bioskop untuk menayangkan lebih banyak karya sineas Indonesia.
Targetkan Jakarta jadi pusat industri sinema
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan kebijakan insentif ini diharapkan menghasilkan formulasi yang komprehensif dan tepat sasaran.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem sinema yang kuat dan mampu bersaing secara global.
“Menjelang lima abad Jakarta, kami berharap kota ini dapat melahirkan lebih banyak karya film berkualitas, menjadi lokasi produksi yang menarik bagi sineas, serta berkembang sebagai pusat aktivitas industri sinema di Indonesia,” kata Lusiana.
Pajak bioskop masih jadi sumber pendapatan daerah
Kebijakan insentif ini juga dirumuskan dengan mempertimbangkan tren penerimaan pajak dari sektor bioskop yang selama ini memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.
Data menunjukkan penerimaan pajak bioskop di Jakarta mencapai sekitar Rp81 miliar pada 2023, kemudian menurun menjadi Rp72 miliar pada 2024, sebelum kembali meningkat hingga lebih dari Rp84 miliar pada 2025.
Dengan kebijakan insentif yang tepat, Pemprov DKI Jakarta berharap industri film tidak hanya berkembang secara kreatif, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi kota.
Ke depan, Jakarta diharapkan tidak sekadar menjadi pasar film nasional, melainkan juga pusat produksi, distribusi, dan ekosistem industri sinema yang kuat di Indonesia.
