Last Updated on November 20, 2026 by Redaksi WB
Wartabuana.com | Kabar baik bagi para pekerja di Ibu Kota. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut meningkat Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya berada di level Rp5.729.876.
Penetapan tersebut dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani pada Jumat (20/11/2026).
Kenaikan ini menjadi perhatian pekerja di Jakarta karena menentukan standar upah minimum untuk tahun mendatang. Pemprov DKI menyatakan kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kesejahteraan buruh sekaligus kemampuan dunia usaha.
Pramono Ungkap Alasan Kenaikan UMP 2027
Pramono menjelaskan, penetapan UMP 2027 bertujuan menciptakan sistem pengupahan yang adil serta memberikan kepastian bagi pekerja dan pengusaha.
Menurutnya, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di Jakarta.
Pembahasan dilakukan bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, perwakilan pekerja atau serikat buruh, serta kalangan pengusaha.
Pramono menyebut proses pembahasan berlangsung selama tiga hari. Meski batas akhir penetapan UMP jatuh pada Sabtu (21/11), kesepakatan berhasil dirampungkan lebih cepat.
Inflasi hingga Kebutuhan Hidup Jadi Pertimbangan
Dalam menentukan besaran UMP 2027, Pemprov DKI mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan.
Beberapa di antaranya meliputi kebutuhan hidup layak (KHL), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026.
Pramono berharap kenaikan upah minimum ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa membebani keberlangsungan perusahaan.
Pemprov DKI pun menegaskan komitmennya menjaga hubungan industrial yang kondusif agar pekerja memperoleh perlindungan dan pengusaha tetap mampu menjalankan kegiatan usahanya.












