Wartabuana.com — Puluhan anak pemulung dan anak jalanan di Jatisampurna, Kota Bekasi, terpaksa putus sekolah karena orang tua mereka tidak dapat menunjukkan akta kelahiran. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Ketua Umum Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan, Eddie Karsito, menegaskan bahwa pemerintah, terutama Dinas Pendidikan Kota Bekasi, harus mempermudah persyaratan masuk sekolah bagi anak-anak miskin yang hidup di jalanan.
“Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Bagaimana kita mempersoalkan akta kelahiran anak jika orang tuanya saja tidak punya identitas?” ujar Eddie Karsito usai menampung keluh kesah para pemulung di sekretariat yayasan, Perumahan Kranggan Permai, Jatisampurna, Jumat (13/02/2026).
Hambatan Administrasi dan Identitas yang Menjadi Penghalang
Sekitar 40 anak pemulung, anak jalanan, dan pengamen anak yang berada dalam pembinaan yayasan menghadapi kesulitan besar karena tidak memiliki dokumen kependudukan primer seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Eddie menjelaskan, banyak dari orang tua anak-anak ini adalah pemulung nomaden yang berpindah-pindah, sulit mengurus dokumen karena biaya dan jarak ke lokasi perekaman KTP, serta rendahnya pemahaman tentang pentingnya identitas resmi.
“Masalah ini membuat mereka tidak bisa mengakses layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan gratis,” terang Eddie.
Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan Berperan Mengatasi Masalah
Untuk memastikan anak-anak tetap bisa sekolah, yayasan membantu mengurus KTP, KK, Buku Nikah di KUA, Akta Kelahiran, dan KIA bagi anak-anak pemulung. Setelah dokumen lengkap, anak-anak bisa didaftarkan masuk sekolah.
Tak hanya itu, yayasan juga menyediakan perlengkapan sekolah lengkap dari seragam, tas, sepatu, hingga alat tulis, serta ruang belajar inspiratif bagi anak-anak PAUD hingga usia sekolah dasar.
“Kami berupaya maksimal agar anak-anak pemulung bisa tetap sekolah,” tambah Eddie.
Masalah Nikah Siri dan Risiko Anak Jalanan
Eddie menyoroti permasalahan mendasar yang menjadi akar kesulitan pendidikan anak-anak pemulung: banyak lahir dari pasangan nikah Siri. Perkawinan ini sah menurut agama, tetapi tidak diakui negara, sehingga anak-anak tidak memiliki status hukum.
Selain itu, anak-anak pemulung rentan terhadap risiko seks bebas, pelecehan, dan kesehatan yang buruk karena tinggal di lingkungan kumuh seperti kolong jembatan, bedeng, atau bahkan tanah pemakaman.
“Pernikahan yang sah membantu melindungi martabat perempuan dan anak-anak pemulung dari praktik yang merugikan dan tidak sesuai agama,” tegas Eddie.
Kemiskinan Multidimensi yang Membatasi Masa Depan
Eddie menekankan bahwa kemiskinan bukan sekadar kekurangan uang, tetapi kompleksitas multidimensi: akses terbatas, pendidikan rendah, dan stigma sosial. Banyak anak pemulung terpaksa bekerja sejak dini memulung rongsokan untuk membantu keluarga, sehingga pendidikan menjadi korban utama.
Namun, Eddie juga menyoroti semangat anak-anak ini. Meski kondisi sulit, mereka tetap ingin sekolah dan meraih masa depan yang lebih baik, jika mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat.
Seruan untuk Dukungan Pemerintah dan Publik
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan masyarakat bahwa hak anak atas pendidikan harus dijamin tanpa hambatan administratif yang memberatkan kelompok rentan. Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan terus mendorong agar pemerintah mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak pemulung, sekaligus membantu pengurusan dokumen identitas bagi orang tua mereka.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, yayasan, dan masyarakat, diharapkan anak-anak pemulung di Bekasi bisa keluar dari lingkaran kemiskinan antargenerasi dan meraih masa depan yang lebih cerah.
