Wartabuana.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) kepada ratusan ribu warga pada Desember 2025. Melalui Dinas Sosial, bansos ini menyasar penerima manfaat Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Pada periode Desember 2025, bansos PKD disalurkan kepada 213.789 penerima manfaat. Rinciannya, sebanyak 25.450 penerima KAJ, 167.820 penerima KLJ, dan 20.519 penerima KPDJ menerima bantuan yang bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari.
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, menegaskan bahwa pencairan bansos PKD merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga keberlangsungan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.
“Kami ingin memastikan masyarakat rentan, seperti lansia, anak usia dini, dan penyandang disabilitas di Jakarta, tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial. Bantuan ini bukan hanya dukungan finansial, tetapi juga wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga,” ujar Iqbal di Jakarta, Rabu (24/12).
Setiap penerima bansos PKD memperoleh dana sebesar Rp300.000. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat.
Untuk memastikan penyaluran bansos PKD tepat sasaran, Dinas Sosial DKI Jakarta terus memperkuat proses validasi dan pemutakhiran data. Upaya tersebut dilakukan melalui pemadanan data serta verifikasi lapangan yang melibatkan perangkat kewilayahan hingga tingkat paling bawah.
“Kami percaya, dengan keterlibatan seluruh pihak, penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Harapannya, kesejahteraan masyarakat Jakarta terus meningkat menuju kota yang kuat, aman, dan sejahtera,” tutup Iqbal.
Penyaluran bansos PKD Desember 2025 ini sekaligus menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga jaring pengaman sosial bagi warga, khususnya penerima KAJ, KLJ, dan KPDJ.
