JAKARTA, WB – Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang keukeuh meminta Pilkada langsung tetap dipertahankan merupakan wujud kekhawatiran terhadap dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen daerah.
Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad dalam acara diskusi bertajuk “Pilkada Buat Siapa” di bilangan Cikini, Sabtu (13/9/2014).
“Ada kekhawatiran oleh PDIP, karena DPRD banyak dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Jadi hampir bisa dipastikan kalau pemilihan gubernur dan bupati akan dimenangkan oleh kubu koalisi merah putih,” papar peraih gelar doktor (PhD) di bidang sosiologi politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.
Herdi mengatakan, jika ditingkat daerah seperti gubernur dan bupati di kuasai oleh pejabat daerah dari haluan KMP, maka dipastikan kinerja pemerintahan pusat yang digenggam oleh koalisi PDI-P dan kawan-kawan akan mengalami kendala pemerintahan dalam hal kekuasaan.
Hal itupun menjadi kekhawatiran bagi partai berlogo banteng moncong putih dan koalisinya untuk menjalankan berbagai kebijakan melalui sang nahkoda pasangan presiden dan wakil presiden terpilih 2014, bernama Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
“Ini perkiraan saya, jadi sepertinya mereka takut kehilangan kekuasaan. Kita ini tersesat dijalan yang benar kalau berbicara soal demokrasi,” ujar Herdi.
Sikap lainnya yang juga disayangkan oleh Herdi terhadap sikap PDI-P yang kerap mengatakan, jika Pilkada dipilih oleh DPRD, maka bangsa ini akan mengalami kemunduran, kata Herdi pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang keliru.
Herdi bahkan menyarankan kepada PDI-P untuk membaca buku sejarah bung Karno dan para founding fathers terkait penerapan pelaksanaan demokrasi sesungguhnya.
“Bung Karno dan para founding fathers menggunakan kearifan, mereka duduk musyawarah untuk mufakat yang tujuannya bagi kemaslahatan rakyat, tanpa membeda-bedakan kultur, agama, ras dan budaya. Nah pemikiran tokoh-tokoh itu yang tidak ditemukan saat ini,” sindir Herdi. []