WARTABUANA – Diskusi Indonesia Muda kali ini diadakan dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkuat visi misi Prabowo-Sandi dalam debat Capres-Cawapres kedua yang akan disampaikan pada 17 Februari 2019 mendatang.
Salah satunya materi terkait infrastruktur, dengan tema “Membangun Indonesia Tanpa Hutang”, yang diselenggarakan di Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi, Jl. Cut Meutia No. 18, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Jum’at (25/01/2019).
Hadir sebagai nara sumber, Ali Sunandar, M.T seorang praktisi yang telah ikut merancang dan menerapkan skema pembangunan infrastruktur lewat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau juga dikenal dengan istilah Public Private Partership (PPP), dipandu oleh Sukma Widyanti, Dewan Penasehat Indonesia Muda sebagai moderator.
Gagasan pembiayaan infrastruktur tidak dengan utang dalam APBN, sudah diterapkan oleh Sandiaga Uno semasa menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan menerapkan Creative financing untuk melakukan pembangunan di Jakarta.
Dikatakan Ali, secara tata kelembagaan juga telah dibuat KPBU Center yang bertugas untuk merencanakan kebijakan-kebijakan yang dapat menghimpun kerjasama antar pemerintah dengan dunia usaha,” ungkapnya.
“Pembangunan tidak mesti bergantung pada APBD maupun APBN, namun dapat bersumber dari kemitraan yang setara antara dua pihak,” tambah Ali.
Mengevaluasi pelaksanaan skema PPP selama 4 tahun kepemimpinan Jokowi, dari sekitar 1700 T yang diproyeksikan dapat dilaksanakan, hingga kini hanya tercapai sekitar 200 T pembiayaan infrastruktur yang dikerjasamakan antara Pemerintah RI dengan Perusahaan Privat.
Masih menurut Ali, ketidakmampuan pencapaian target ini disebabkan beberapa hal yaitu, pertama, tidak adanya strong leadership yang dapat mengarahkan kebijakan. Kedua, aturan di tiap kementerian saling tumpang tindih atau tidak jelas mana yang akan dijadikan acuan.
“Terakhir yang ketiga, adalah kurangnya kepastian bagi pengusaha atas masa depan investasi yang dibuat,” pungkasnya. []
