LONDON, WB – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meragukan enam daerah yang tak punya cukup dana dalam menyelenggarakan Pilkada serentak pada Desember 2015.
Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek, menyebt keenam daerah itu adalah Keenam daerah itu adalah Kabupaten Kaur dan Bengkulu Utara (Bengkulu), Kabupaten Halmahera Barat (Maluku Utara), Kota Bitung (Sulawesi Utara), Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Supiori (Papua).
Menurunya, daerah-daearah tersebut sempat menyatakan tak punya cukup uang untuk penyelenggaraan pilkada. Untuk itu pihaknya segera memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
“Akan kami lihat karena mereka pasti ada uang. Yahukimo dan Supiori, saya yakin mereka punya uang. Akan kami fasilitasi. Kami akan bedah APBD-nya,” kata Reydonnyzar kepada wartawan.
Untuk mempercepat proses pendanaan dan pencairan dana Pilkada, Kemendagri akan menerbitkan radiogram sebagai dukungan optimalisasi kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Hal itu untuk efektifitas tugas KPU.
Sebanyak sebelas daerah yang tak mengirim delegasi dalam pertemuan itu segera dimintai konfirmasi mengenai kesiapan dan ketersedian dana penyelenggaraan pilkada. Sebelas daerah itu, di antaranya, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Majene, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Yalimo, Kota Balikpapan, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Nias Selatan.
“Masa duit triliunan tetap tidak bisa menganggarkan dana untuk pilkada” ujarnya. []
