JAKARTA, WB – Mendapat respon tidak memuaskan dari publik atas kinerja pemerintah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi santai.
“Ya dalam melaksanakan pemerintahan tentu tidak mungkin memuaskan semua pihak. Bahwa ada masyarakat tidak puas itu ya hak, pasti ada,” ujar JK di Kantor Wapres, Jumat (9/10/2015).
Dalam survey, tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sepanjang enam bulan terakhir terus menurun. Kepuasan publik tergerus hingga 11 persen.
“Tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo turun dari 57,5 persen ke 40 persen,” kata pengamat politik dari Indo Barometer M Qodari saat memaparkan hasil survei nasional keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK di Century Park Hotel, Jakarta, Kamis (8/10).
Sementara itu kepuasan publik terhadap kinerja Wapres Jusuf Kalla turun dari 53,3 persen ke 42,1 persen. Angka penurunan mencapai 11,2 persen.
Tingkat penurunan kepuasan juga terjadi pada kinerja menteri kabinet kerja. Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik turun dari 46,8 persen ke 37,1 persen atau turun 9,7 persen.
Qodari menjelaskan, salah satu indikator menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK adalah mahalnya harga kebutuhan pokok. Pemerintah juga dianggap tidak mampu mengatasi masalah ekonomi ditandai melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya harga BBM. Alasan lain, program dan visi misi pemerintahan Jokowi-JK belum terbukti.
Survei pengumpulan data dilakukan pada 14 hingga 22 September 2015. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden 1.200 orang. Margin of error kurang lebih 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.[]
