JAKARTA, WB – Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) sangat setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghindari kelangkaan BBM dan mencegah meningkatnya utang luar negeri.
“Pemerintahan baru kan dilantik 20 Oktober 2014. Berarti kalau November tidak ada lagi bensin dijual. Kami yang salah. Harus dari sekarang naikkan. Jadi, tergantung pemerintahan sekarang ini. Kalau mereka naikkan, tidak perlu kami naikkan nanti November,” ujar JK, di Jakarta, Senin (25/8/2014).
Sebagai orang yang sudah lama duduk di pemerintahan, JK yakin kebijakanya untuk menaikkan harga BBM tidak mendapat penentangan dari masyarakat. Sehingga ia merasa tidak takut jika memang harus menaikkan harga BBM pada pemerintahan ke depan.
“Dulu menaikkan harga BBM memang tidak populis, sekarang tidak. Tidak ada orang tolak naikkan BBM, tidak pernah ada yang tolak termaksud rakyat kecil. Lebih suka mana, ada BBM atau tidak ada tapi harga murah. Nanti terjadi itu, akibatnya negara bangkrut,” terangnya.
Lebih baik kata JK, dana subsidi BBM dialihkan untuk kebutuhan yang produktif seperti perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah di berbagai daerah.
“Bicara infrastruktur, ekonomi dan kebijakan rakyat. Intinya ada dana, sedangkan sekarang dana terserap (terbesar) disubsidi. Apapun subsidi harus dialihkan ke produktif, kalau efek kenaikan harga, itu hanya efek saja, hanya dialihkan saja dari konsumtif ke produktif,” jelasnya.[]