JAKARTA, WB- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut mengkritik rencana pembelian helikopter untuk presiden dan wakil presiden oleh TNI Angkatan Udara (TNI-AU). Menurut JK rencana itu berlebihan dan perlu dievaluasi.
JK menilai, rencana pembelian 9 unit helikopter AgustaWestland (AW) 101 oleh TNI AU yang 3 di antaranya untuk kendaraan khusus presiden, wakil presiden, dan tamu negara tersebut harus dievaluasi.
Sebab, saat ini TNI-AU masih memiliki lima unit helikopter VVIP jenis Super Puma produksi PT DI yang kondisinya masih bagus. Padahal, helikopter VVIP itu jarang digunakan presiden dan wakil presiden.
JK mengingatkan, jangan sampai pembelian helikopter VVIP ini malah menjadi skandal besar seperti yang terjadi di India. Kasus pembelian helikopter AW 101 oleh Angkatan Udara India memang menjadi isu besar. Sebab, kasus dengan sebutan “choppergate” itu menyeret nama-nama petinggi parlemen hingga Kepala Angkatan Udara India.
Kasus itu bermula dari ditandatanganinya kontrak pembelian 12 unit helikopter AW 101 senilai USD 540 juta oleh Angkatan Udara India pada 2010. Rencananya, helikopter VVIP itu akan digunakan untuk menunjang kegiatan perdana menteri, presiden, dan pejabat tinggi India lainnya.
Namun pada Februari 2013, kontrak pembelian helikopter itu menjadi heboh lantaran ditangkapnya Giuseppe Orsi, CEO Finmeccanica, perusahaan induk AgustaWestland oleh otoritas hukum Italia. Tuduhannya, menyuap pejabat India untuk memuluskan kontrak penjualan 12 unit helikopter AW 101.
Penangkapan itu ditindaklanjuti parlemen India untuk memulai investigasi pada Maret 2013. Apalagi, muncul pernyataan resmi Kementerian Pertahanan India yang mengakui telah terjadi korupsi dan penyuapan dalam pembelian helikopter tersebut. India akhirnya membatalkan kontrak pembelian helikopter AW 101 pada Januari 2014.
JK meminta agar rencana pembelian sembilan unit helikopter AW 101 yang masing-masing seharga USD 55 juta (sekitar Rp 700 miliar) itu dievaluasi lebih hati-hati. Apalagi, melibatkan anggaran dalam jumlah besar. []
