JAKARTA, WB – Festival Film Pelajar Purbalingga adalah festival tahunan yang diselenggarakan oleh Cinema Lovers Community Purbalingga yang sudah berjalan selama sepuluh tahun. Tapi baru kali ini, festival mereka mendapat halangan meski mereka sudah mengantongi surat izin dari Polres Purbalingga nomer SI/11/IV/2016/Intelkam.
Inilah penyerangan versi Gema Demokrasi. Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi atau Gema Demokrasi ini terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Arus Pelangi, Belok Kiri Festival, Federasi SEDAR, Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Gereja Komunitas Anugrah (GKA) Salemba, Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Gusdurian, Institute for Criminal Justice Reform (IJCR), Imparsial, INFID, Institut Titian Perdamaian (ITP).
Kemudian International People Tribunal (IPT) ‘65, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), KPO PRP, Komite Pembaruan Agraria (KPA), komunalstensil, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), KPJKB Makassar, Komunitas Buruh Migran (KOBUMI) Hongkong, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Lembaga Studi dan Advokasi HAM (Elsam), Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), LBH Pers, LBH Pers Padang, LBH Pers Ambon, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Yogya, LBH Semarang, Partai Pembebasan Rakyat (PPR), Partai Rakyat Pekerja (PRP), PEMBEBASAN, Perempuan Mahardhika, Pergerakan Indonesia.
Politik Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI), PULIH Area Aceh, PurpleCode Collective, Remotivi, Satjipto Raharjo Institute, Sanggar Bumi Tarung, Serikat Jurnalis Untuk Keragaman (SEJUK), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET), Sentral Gerakan Mahasiswa Kerakyatan (SGMK), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Solidaritas.net, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (SeBUMI), Serikat Buruh Bumi Manusia-Nanbu (SEBUMI-NANBU), Taman Bacaan Kesiman, Ultimus, Yayasan Satu Keadilan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Manikaya Kauci, YouthProactive dan individu-individu yang peduli pada masa depan demokrasi Indonesia.
Senin, 23 Mei 2016:
Beredar broadcast WA yang berisi sesuai hasil musyawarah bersama yang diikuti oleh GP Ansor, Banser, Pemuda Pancasila, Pemuda Muhammadiyah dan FKPPI dan disaksikan oleh Kodim Purbalingga menyatakan menolak pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta yang akan diputar. Dan meminta jajaran pengurus Ansor dan Banser apabila sampai hari Jumat pemutaran film tetap dilaksanakan akan bergerak.
Selasa, 24 Mei 2016:
Lewat akun twitter @festfilmpbg menyampakan bahwa panitia FFP dipanggil ke Polres Purbalingga dan disampaikan Kasat Intel menolak pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta. Ada negosiasi sampai ke Kapolres dan Kapolres Purbalingga mengatakan sampai saat ini belum menerima laporan bahwa ada ormas yang keberatan dengan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta.
Beredar surat penolakan film Pulau Buru Tanah Air Beta yang dikeluarkan oleh Aliansi Pemuda Cinta Pancasila Purbalingga dengan tembusan Korem, Kodam, Komandan Lanud, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kapolres Purbalingga.
Rabu, 25 Mei 2016:
Hotel Kencana tempat berlangsungnya Festival Film Purbalingga mengeluarkan surat himbauan kepada panitia agar tidak memutar film Pulau Buru Tanah Air Beta pada tanggal 26 Mei 2016. Surat ditandatangani oleh Hadiyanto, Asisten Operational Manager Hotel Kencana Purbalingga. Menurut Bowo Leksono, panitia mengatakan surat ini keluar atas desakan Kodim kepada manajemen pihak hotel.
Beredar di akun twitter @Korem_071 dari Korem 071/Wijayakusuma dan Facebook Penerangan Kodim Purbalingga mengedarkan foto berisi pertemuan ormas FKPPI di Aula Kodim 0702/Pbg dengan teks PENOLAKAN FILM PULAU BURU TANAH AIR BETA DI WILAYAH PURBALINGGA.
Media liputan6.com menulis bahwa FFP dituding acaranya PKI pada 25 Mei 2016.
Kamis, 26 Mei 2016:
Ormas yang tidak setuju pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta memasang spanduk di depan hotel Kencana berbunyi: TOLAK DAN BUBARKAN!!! SEGALA BENTUK DAN KEGIATAN YANG BISA MENUMBUHKEMBANGKAN BAHAYA LATEN KOMUNIS DI INDONESIA
Jumat, 27 Mei 2016:
11.00 Komunikasi Gema Demokrasi dengan Bowo panitia FFP mengatakan pemutaran akan terus dilangsungkan. Panitia siap atas segala resiko meski tidak menyiapkan secara khusus bila ada serangan.
14.30 Anggota ormas mulai berkumpul di depan Hotel Kencana Purbalingga dan mulai orasi menolak pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta. Sementara panitia menegosiasi agar tidak terjadi pembubaran.
14.51 Anggota ormas masuk ke dalam FFP dan menonton 2 film: “Izinkan Aku Menikahinya” dan “Saya Hanya Menjalankan Perintah Jenderal”
15.15 Belum sampai selesai menonton film, ormas keluar dari ruang pemutaran.
15.30 Konferensi pers dilakukan oleh Panitia Festival Film Purbalingga oleh Dimas Jayasrana dan Bowo Leksono. Dalam konpers disampaikan, hasil negosiasi dengan ormas adalah film Pulau Buru Tanah Air Beta tidak dilanjutkan pemutarannya dan diganti ormas akan menonton 2 film lain dan melakukan dialog. Tetapi belum selesai pemutaran, ormas ternyata tidak ada dialog dan pergi begitu saja dari lokasi. Alasan yang disampaikan oleh ormas adalah “tidak bisa merokok di ruang pemutaran”. []