JAKARTA, WB – Sekjend PDI-P, Hasto Kristiyanto berharap, dengan APBN Perubahan 2015 yang tengah dipersiapkan pemerintah, diharapkan dapat mendorong perubahan terhadap politik anggaran pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
“Dengan memerangi mafia pajak, akan menjadi langkah signifikan untuk menyehatkan postur APBN,” kata Hasto di Jakarta, Jumat (26/12/2014)
Menurutnya,Pemerintahan Jokowi-JK tidak hanya mengemban misi untuk menjadikan Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, tetapi juga harus memaksimumkan sumber penerimaan negara khsusnya perpajakan.
“Memaksimumkan wajib pajak dari sektor strategis.Selain itu mereformasi aparatur pajak agar tahan terhadap berbagai bentuk godaan manipulasi pajak serta memberi hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan pajak,” ujarnya.
Lebih jauh Hasto menambahkan, sebagai langkah pengawasan ketat pajak, pemerintah disarankan untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan alat negara seperti kejaksaan, dirjen pajak, BPKP, intelijen pajak, KPK, dan penegak hukum lainnya. Dengan demikian negara tidak boleh kalah terhadap para pengemplang pajak.
“Negara tidak perlu mengemis untuk mendapatkan utang luar negeri,” tandas Hasto[]