JAKARTA, WB – Pilkada serentak akan digelar pada 27 Juni 2018. Namun masih ada beberapa persoalan mendasar yang harus segera dituntaskan, salah satunya soal anggaran di beberapa daerah yang masih dalam tahap pembahasan.
Untuk memantapkan langkah strategis selanjutnya, para komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan rapat tertutup dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.
Menurut Ketua Bawaslu, Abhan Misbah, rapat tersebut membahas masalah daerah yang belum jelas anggarannya dan potensi kerawanan saat Pilkada 2018.
“Tadi kami menyampaikan audiensi berkaitan dengan menghadapi Pilkada Serentak tahun 2018. Ada hal yang belum selesai persiapan, misalnya di kabupaten/kota soal anggaran. Dan bagaimana juga kita menyampaikan potensi kerawanan di pilkada maupun pileg,” ujar Abhan di Kemenko Polhukam, Jumat (2/6/2017).
Abhan mengungkapkan, baru 10 dari 17 provinsi penyelenggara Pilkada 2018 yang telah menyetujui anggaran pengawasan. “Mudah-mudahan nanti secepatnya akan selesai pembahasan. Untuk yang (anggaran di tingkat) kota masih banyak yang belum, masih ada sekitar 45 kabupaten/kota masih pembahasan,” ungkapnya.
Sudah 10 Provinsi yang sudah disepakati anggaran pengawasannya, seperti Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Sementara di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bali, dan Kalimantan Barat masih dalam proses pembahasan.
Masih ada 3 Provinsi yang belum melakukan pembahasan anggaran pengawasan yakni Provinsi Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Target Bawaslu, pembahasan anggaran untuk pengawasan Pilkada 2018 dapat selesai pada September mendatang. Tenggat itu diberikan bersamaan dengan pembentukan panitia pengawasan di tingkat kabupaten/kota. []
