JAKARTA, WB – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan diikuti 269 daerah, mencapai Rp 6,7 triliun. Jika dilihat jumlah tersebut jauh lebih besar jika dibanding pilkada tidak serentak.
“Anggarannya mencapai Rp 6,7 triliun untuk 269 daerah. Pilkada serentak ini kan tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi. Cuma efisiensinya belum. Pilkada ini lebih mahal dibanding tidak serentak. Ini sebuah proses memilih pimpinan. Sebuah proses pilkada itu mahal,” ujar Tjahjo saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pilkada 2015 serentak di Balai Kartini, Senin (4/5/2015).
Menurut Tjahjo, ada beberapa penyebab mengapa anggaran pilkada kali ini jauh lebih besar, hal itu dikarenakan KPUD diketahui masih menetapkan anggaran untuk hal-hal yang sebenarnya telah ditetapkan dalam anggaran KPU Pusat.
“KPU juga menganggarkan cukup tinggi terutama untuk sejumlah daerah yang secara geografis membutuhkan anggaran lebih. Seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, intinya untuk distribusi,” tambah Tjahjo.
Menghadapi kondisi ini, Tjahjo berharap KPU dapat lebih selektif dalam mengajukan anggaran, sehingga penghematan dapat terwujud sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pilkada serentak.
“Pilkada kali ini juga belum dapat efisien karena masih sepotong-sepotong. Serentak secara nasional itu baru 2027 mendatang. Nah kalau sudah teratur pilkada harus dapat efisien. Karena pilkada provinsi, kabupaten/kota dilakukan bersamaan.,” tandasnya.[]