Wartabuana.com | Menjadi relawan kemanusiaan sering kali dipandang sebagai bentuk kepedulian yang mulia. Namun di balik aksi sosial yang tampak sederhana, tersimpan pengorbanan besar yang tidak semua orang mampu menjalaninya. Mulai dari waktu, tenaga, hingga stabilitas finansial, semuanya menjadi modal penting bagi mereka yang memilih mendedikasikan diri untuk membantu sesama.
Pandangan tersebut disampaikan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung Kementerian Sosial RI, Iyan Kusmadiana, saat menutup kegiatan Pelatihan Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (MLKS) di Kota Bekasi, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, menjadi relawan kemanusiaan bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan sebuah panggilan jiwa yang membutuhkan komitmen tinggi dan kesediaan berkorban.
Menjadi Relawan Bukan Perkara Mudah
Iyan menjelaskan bahwa banyak orang memiliki keinginan untuk membantu sesama. Namun pada praktiknya, tidak semua memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukannya secara konsisten.
“Menjadi relawan kemanusiaan membutuhkan panggilan jiwa, waktu, tenaga, dan pengorbanan yang tidak semua orang siap atau mampu berikan,” ujarnya.
Ia menilai dedikasi para relawan dan pekerja sosial yang terjun langsung membantu masyarakat dalam berbagai situasi, mulai dari bencana alam, krisis kesehatan hingga persoalan sosial, merupakan kontribusi yang sangat berharga bagi bangsa.
Garda Terdepan Menjangkau Kelompok Rentan
Dalam kesempatan tersebut, Iyan juga menyoroti peran strategis Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Menurutnya, keberadaan LKS menjadi jembatan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat yang belum tersentuh program pemerintah.
Meski Indonesia memiliki ribuan lembaga sosial dan kemanusiaan yang tersebar di berbagai daerah, jumlah tersebut dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan populasi nasional yang mencapai sekitar 288 juta jiwa.
“LKS sangat penting sebagai garda terdepan untuk menjembatani kesenjangan sosial, memberikan akses terhadap kebutuhan dasar, serta melindungi hak-hak kelompok rentan,” kata Iyan.
Profesi Pekerja Sosial Diprediksi Semakin Dibutuhkan
Seiring meningkatnya tekanan hidup dan berbagai tantangan sosial di era modern, profesi pekerja sosial diproyeksikan akan semakin dibutuhkan di masa depan.
Iyan bahkan menyebut peran pekerja sosial nantinya akan memiliki tingkat kepentingan yang setara dengan profesi dokter maupun guru.
Jika dokter berfokus pada kesehatan fisik dan guru membangun kapasitas intelektual, pekerja sosial hadir untuk menjaga kesehatan mental, kesejahteraan sosial, serta membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan kehidupan.
Di Indonesia, profesi pekerja sosial kini semakin mendapat pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Regulasi tersebut membuka jalur karier yang lebih jelas, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pekerja sosial medis di rumah sakit, hingga jabatan fungsional di instansi pemerintah.
Pelatihan MLKS Cetak Lembaga Sosial yang Profesional
Pelatihan Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (MLKS) yang digelar BBPPKS Bandung bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Bekasi berlangsung selama empat hari, mulai 8 hingga 11 Juni 2026.
Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, pekerja sosial, serta pengelola lembaga sosial di Kota Bekasi.
Berbagai materi diberikan untuk memperkuat kapasitas peserta, di antaranya manajemen organisasi kesejahteraan sosial, manajemen kasus, manajemen mutu, pembangunan tim yang efektif, advokasi sosial, kemitraan, pemasaran sosial, penggalangan dana, hingga pengelolaan keuangan lembaga.
Program ini menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, termasuk DR. Endah Triati, MSW, Nandang Sofyan, M.Pd, serta Anggraeni N. Prastiwi yang merupakan pekerja sosial sekaligus Ketua Yayasan Rumah Piatu Muslimin Jakarta.
Mendorong LKS Lebih Transparan dan Berdaya
Penanggung jawab program, DR. Endah Triati, MSW, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengurus LKS dalam aspek manajerial, tata kelola keuangan, pengembangan kemitraan, hingga strategi penggalangan dana.
Tujuan akhirnya adalah menciptakan lembaga kesejahteraan sosial yang profesional, transparan, terstandarisasi, dan mampu memperoleh akreditasi dari Kementerian Sosial.
“Kami ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para pengelola agar lembaga kesejahteraan sosial dapat beroperasi lebih profesional, inovatif, transparan, dan berdaya dalam melayani masyarakat,” jelas Endah.
Perkuat Solidaritas dan Sinergi Pelayanan Sosial
Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robet TP Siagian, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan sosial melalui penguatan kapasitas kelembagaan LKS.
Menurutnya, lembaga sosial memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam membantu masyarakat serta melindungi kelompok rentan.
Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan, Eddie Karsito, yang dipercaya menjadi Koordinator Peserta MLKS 2026, berharap pelatihan serupa tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi teknis.
Ia menilai kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas, empati, dan kebersamaan antarpekerja sosial yang setiap hari menghadapi beragam persoalan kesejahteraan masyarakat.
“Memperkuat kapasitas SDM, mempererat sinergi, dan membangun fondasi moral yang saling menguatkan. Kebersamaan ini memastikan tidak ada yang berjuang sendirian,” ujarnya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, peserta mengikuti observasi lapangan ke Panti Asuhan Yayasan Al-Ikhlas Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk melihat langsung praktik pengelolaan lembaga sosial serta pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
