Wartabuana.com — Bandung kembali menjadi pusat perhatian dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi ditetapkan sebagai salah satu provinsi prioritas dalam kerja sama strategis antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF untuk periode 2026–2030.
Penetapan ini membuka peluang besar bagi percepatan pemenuhan hak-hak anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.
Keputusan penting tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Awal Program Kerja Sama Pemerintah RI–UNICEF yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin (18/5).
Jawa Barat Masuk 13 Provinsi Fokus Nasional
Penunjukan Jawa Barat bukan tanpa alasan. UNICEF dan pemerintah pusat menilai provinsi ini memiliki tantangan sekaligus potensi besar dalam pembangunan anak, mulai dari isu kemiskinan, stunting, akses sanitasi aman, hingga peningkatan kualitas literasi.
Sebagai salah satu dari 13 provinsi fokus dalam skema Country Programme Action Plan (CPAP) 2026–2030, Jawa Barat akan memperoleh dukungan berupa:
- Pendampingan teknis lintas sektor
- Penguatan kebijakan berbasis data
- Peningkatan kapasitas aparatur daerah
- Dukungan perencanaan dan penganggaran yang lebih terintegrasi
Erwan Setiawan: Pembangunan Manusia adalah Kunci Kemajuan Jawa Barat
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan bahwa kualitas manusia menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Jawa Barat yang maju, inklusif, dan berdaya saing.
“Arah pembangunan Jawa Barat ke depan menitikberatkan pada penguatan kualitas manusia yang unggul, sehat, berkarakter, dan kompetitif,” ujar Erwan.
Menurutnya, kolaborasi dengan UNICEF akan mempercepat peningkatan kualitas layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi anak-anak dan keluarga rentan.
Fokus Program: Dari Stunting hingga Pendidikan
Kerja sama RI–UNICEF periode 2026–2030 akan memusatkan perhatian pada sejumlah sektor krusial, di antaranya:
1. Gizi dan Penanganan Stunting
Upaya percepatan penurunan stunting serta pemenuhan gizi anak dan ibu.
2. Kesehatan Anak
Perluasan akses imunisasi, layanan kesehatan primer, dan pencegahan penyakit.
3. Pendidikan Berkualitas
Peningkatan literasi, numerasi, dan angka partisipasi sekolah.
4. Perlindungan Anak
Pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak.
5. Sanitasi dan Air Bersih (WASH)
Penyediaan akses air minum dan sanitasi yang aman.
6. Perubahan Iklim dan Lingkungan
Perlindungan anak dari dampak krisis iklim dan bencana.
UNICEF: Indonesia Sudah Maju, Tapi Tantangan Masih Besar
Dalam paparannya, UNICEF menyebut Indonesia telah mencatat kemajuan penting, seperti:
- Penurunan angka kemiskinan anak
- Meningkatnya penyelesaian pendidikan SMP
- Berkurangnya jumlah anak yang belum menerima vaksin
Namun, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, termasuk anak yang hidup di bawah garis kemiskinan, akses sanitasi yang terbatas, stunting, dan capaian literasi yang belum merata.
Kemendagri dan Bappenas Kawal Implementasi Program
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Paudah, menjelaskan bahwa UNICEF akan menerapkan pendekatan whole child approach, yaitu model pembangunan yang memandang kebutuhan anak secara menyeluruh.
Sementara itu, Penanggung Jawab Operasional Program Kerja Sama RI–UNICEF di Kementerian PPN/Bappenas, Arifi, menegaskan bahwa hibah UNICEF akan menjadi katalis untuk memperkuat program pembangunan daerah.
Praktik Baik Akan Masuk ke Dokumen Perencanaan Daerah
Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan praktik-praktik terbaik hasil pendampingan UNICEF ke dalam:
- RPJMD
- RKPD
- Dokumen penganggaran
- Kebijakan dan regulasi daerah
Langkah ini penting agar manfaat program tetap berlanjut meski masa kerja sama telah berakhir.
Harapan Besar bagi 50 Juta Warga Jawa Barat
Dengan status baru sebagai provinsi fokus UNICEF, Jawa Barat diharapkan mampu mempercepat pembangunan manusia secara lebih terarah dan berkelanjutan. Program ini bukan hanya menyasar anak-anak, tetapi juga memperkuat fondasi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas.
Jika pelaksanaannya berjalan efektif, kerja sama ini dapat menjadi model nasional dalam menghadirkan kebijakan yang benar-benar berdampak nyata bagi generasi masa depan.
