Wartabuana.com | Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (11/11/2026).
“Betul,” kata Budi Arie singkat ketika ditanya mengenai kabar pengunduran diri Gibran.
Dalam laporan lainnya, Budi Arie juga menyebut Gibran telah menyampaikan pengunduran dirinya. Namun, belum ada penjelasan terperinci mengenai penyerahan surat resmi maupun tahapan administratif yang telah ditempuh.
DPR Siapkan Hak Menyatakan Pendapat
Kabar tersebut muncul bersamaan dengan meningkatnya dinamika politik di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Jumlah pengusul terdiri atas 14 anggota PDIP, 11 Golkar, 11 Gerindra, 19 NasDem, 18 PKB, 28 PKS, satu PAN, dan 18 Demokrat.
Usulan HMP tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Meski demikian, pengajuan hak ini masih merupakan bagian dari proses politik dan belum menjadi keputusan pemberhentian.
Polemik Dokumen Pendidikan Jadi Sorotan
Persoalan yang melatarbelakangi dinamika tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran.
Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum juga menjadi bagian dari perdebatan mengenai persyaratan pendidikan dalam pencalonannya pada Pemilu 2024.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut memperkuat perhatian publik terhadap masa depan jabatan Wakil Presiden di tengah proses politik dan persoalan hukum yang sedang berkembang.
Hingga informasi ini disampaikan, status pengunduran diri secara formal dan proses ketatanegaraan selanjutnya masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi pemerintah.
