WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis (28/10) mengumumkan kerangka anggaran paket belanja sosial senilai 1,75 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp14.184) setelah berminggu-minggu melakukan negosiasi intensif dengan Kongres Demokrat.
Anggaran yang dinamai “Build Back Better Framework” ini mencakup 555 miliar dolar AS untuk investasi iklim dan energi bersih, 400 miliar dolar AS untuk perawatan anak-anak dan pendidikan prasekolah gratis, 200 miliar dolar AS untuk kredit pajak penghasilan dan pajak anak, serta 150 miliar dolar AS untuk investasi perumahan terjangkau, urai sebuah lembar fakta yang dirilis Gedung Putih.
Anggaran belanja ini akan menerapkan pajak baru pada perusahaan-perusahaan terbesar dan warga Amerika terkaya untuk menggalang pendapatan sekitar 2 triliun dolar AS selama satu dekade demi membayar seluruh rencana belanja sosial tersebut.
Jika lolos, anggaran belanja sosial tersebut akan menerapkan pajak minimum 15 persen terhadap profit korporasi untuk perusahaan-perusahaan dengan pendapatan lebih dari 1 miliar dolar AS yang dilaporkan kepada pemegang saham, serta biaya tambahan 1 persen terhadap pembelian kembali saham oleh perusahaan (corporate stock buyback), menurut lembar fakta tersebut.
Anggaran belanja ini juga akan menerapkan tarif pajak tambahan 5 persen terhadap pendapatan pribadi di atas 10 juta dolar AS dan pajak tambahan lainnya sebesar 3 persen terhadap pendapatan di atas 25 juta dolar AS.
Anggaran belanja sosial tersebut jauh lebih kecil daripada proposal awal Biden senilai 3,5 triliun dolar AS, dan masih belum ditulis dalam bahasa legislatif.
“Tidak ada yang bisa mendapatkan semua yang diinginkan, termasuk saya, tetapi inilah yang dinamakan kompromi. Inilah konsensus,” kata Biden dalam sebuah komentar di Gedung Putih sebelum bertolak menghadiri konferensi tingkat tinggi selama sepekan di Eropa.
“Jika diberi kesempatan, rakyat Amerika tidak akan pernah mengecewakan negara ini, jadi mari kita selesaikan ini,” ujar Biden, mendesak Kongres untuk meloloskan paket belanja sosial tersebut dan rancangan undang-undang (RUU) infrastruktur bipartisan.
Masih belum jelas apakah anggaran belanja sosial itu akan merintis jalan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS untuk menyetujui RUU infrastruktur bipartisan senilai 1,2 triliun dolar AS yang diloloskan Senat sebelumnya pada tahun ini.
Kubu progresif Demokrat di DPR telah menahan RUU yang diloloskan Senat tersebut selama berbulan-bulan, menuntut pemungutan suara terhadap rencana belanja sosial yang lebih besar. [Xinhua]
