JAYAPURA, WB – Presiden Jokowi akan pembebasan lima tahanan politik Papua dan memberikan amnesti secara umum terhadap sejumlah tahanan politik lainnya. Presiden akan menggelar konperensi pers seusai meninjau Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas 2 Abepura, Jayapura, Sabtu (9/5/2015) sore.
“Ya, rencananya begitu,” ungkap Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, Sabtu (9/5/2015) di Papua.
Tedjo tidak merinci apakah lima tapol yang akan dibebaskan itu masuk kategori tokoh utama dalam aksi-aksi yang menuntut kemerdekaan Papua selama ini. “Kita secara bertahap ya. Ini lima dulu dan lainnya,” ujarnya.
Tedjo mengaku, kebijakan Presiden Jokowi dan -JK untuk membebaskan tapol merupakan langkah pemerintah untuk lebih fokus untuk kesejahteraan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan kehidupan. Selain keamanan dan dan perdamaian Tanah Papua.
Sementara itu, Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membebaskan seluruh tahanan politik di Papua.
“Bebaskan saja semua tahanan politik, karena mereka telah berteriak soal hak-hak hidup dan berpendapat bagi masyarakat Papua yang sejak dulu tertindas,” kata Sekretaris Jenderal Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat (TPN-PN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Antonnego Obet Tabuni, Sabtu (9/5/2015).
Dia mengatakan, para tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) Papua layak dibebaskan. “Mereka pejuang bagi rakyat Papua,” kata Anton.
Antonnego Obet Tabuni merupakan tangan kanan Goliat Tabuni, panglima tertinggi TPN Papua Barat yang resmi dilantik 11 Desember 2012 di Markas Tingginambut, Puncak Jaya, Papua.
Goliat Tabuni bersama Kelly Kwalik di Timika bermarkas di Kali Kabur. Saat penyenderaan peneliti Lorentz di Mapunduma tahun 1996, Goliat merupakan anggota dari Kelly Kwalik.
Kini ia berada di Puncak Jaya memimpin pasukannya dan beraksi melawan pemerintah sejak 2014.
Sementara Kelly Kwalik ditembak aparat pada 16 Desember 2006 sekitar pukul 3. 00 WIT dalam penyergapan sekitar gorong-gorong Timika, Kabupaten Mimika.
Anton juga menolak adanya dialog-dialog yang akan diadakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Kami mau merdeka tak perlu ada dialog-dialog,” ujarnya. []
