EKONOMI

Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi Fiskal

0
×

Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi Fiskal

Sebarkan artikel ini

Wartabuana.com | Tekanan fiskal akibat pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) mendorong pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menilai obligasi daerah dan kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat menjadi solusi untuk mendukung proyek infrastruktur strategis.

Obligasi Daerah Bukan Sekadar Pengganti Anggaran

Dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026), Agus menegaskan bahwa obligasi daerah seharusnya menjadi sumber tambahan investasi, bukan sekadar tambal sulam atas berkurangnya anggaran pemerintah.

Menurutnya, instrumen tersebut dapat mempercepat pembangunan apabila diarahkan pada proyek produktif yang mampu menghasilkan pendapatan.

“Obligasi daerah ini bukan sekadar untuk substitusi, tapi ini adalah tambahan investasi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah,” ujar Agus.

Ia menekankan, pembayaran kembali obligasi idealnya bersumber dari pendapatan proyek atau skema revenue bond, bukan membebani APBD rutin. Contoh proyek yang berpotensi dikembangkan antara lain rumah sakit dan infrastruktur transportasi yang memiliki sumber pendapatan berkelanjutan.

Kredit Sindikasi BPD Bisa Jadi Alternatif Lebih Cepat

Di tengah proses penerbitan obligasi daerah yang membutuhkan tahapan panjang, Agus menawarkan kredit sindikasi antar-BPD sebagai alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah.

Melalui koordinasi Asbanda, sejumlah BPD dapat bekerja sama membiayai proyek besar. Skema ini juga memungkinkan bank daerah mengatasi keterbatasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) masing-masing.

Agus menyebut pembangunan instalasi air minum di Jatiluhur atau Bekasi, serta percepatan proyek Trans Jatim, sebagai contoh proyek yang berpeluang dibiayai melalui sindikasi.

Kapasitas perbankan daerah dinilai cukup besar. Total aset BPD secara nasional mencapai sekitar Rp1.100 triliun, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) hampir Rp800 triliun dan portofolio kredit sekitar Rp660 triliun.

OJK Tekankan Perlindungan Investor

Sementara itu, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik OJK, I Made Bagus Tirthayatra, menegaskan pentingnya tata kelola dan perlindungan investor dalam penerbitan obligasi daerah.

Prosesnya mencakup persetujuan DPRD, koordinasi dengan Kementerian Keuangan, pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, serta penyampaian prospektus dan laporan keuangan yang telah diaudit BPK.

Dengan penguatan instrumen pasar modal dan kolaborasi BPD, pemerintah daerah memiliki peluang memperluas sumber pendanaan pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD rutin.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *