Wartabuana.com | Rentetan dugaan kekerasan yang melibatkan aparat Kepolisian sepanjang Januari hingga November 2026 kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas reformasi Polri. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menilai berbagai peristiwa tersebut menunjukkan masih adanya persoalan struktural dalam penggunaan kewenangan dan pengawasan internal kepolisian.
Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Kahar Muamalsyah, mengecam dugaan penembakan warga sipil, penggunaan kekuatan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, hingga tindakan represif terhadap demonstran.
Menurut PBHI, berbagai kejadian itu tidak bisa lagi dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri. Persoalan tersebut dinilai berkaitan dengan kultur organisasi, konsentrasi kewenangan, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban aparat.
Sejumlah Kasus Kekerasan Aparat Sepanjang 2026
PBHI menyoroti beberapa peristiwa yang menjadi perhatian publik. Di Makassar, Bertrand Eko Prasetyo Radiman (18) dilaporkan meninggal dunia akibat penembakan pada 1 Maret 2026.
Dugaan tindakan represif juga muncul dalam penanganan aksi pada 27 Agustus 2026. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendokumentasikan dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dan penangkapan sewenang-wenang.
Sementara itu, penggerebekan di lingkungan Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, pada 27 Oktober 2026 dilaporkan disertai intimidasi terhadap sejumlah santriwati dan pengajar.
Perhatian juga tertuju pada penanganan demonstrasi di Yogyakarta, 10 November 2026. PBHI Yogyakarta bersama Koalisi Bara Adil mencatat sedikitnya 157 orang ditangkap dan ditahan di Polda DIY.
Penggunaan gas air mata dan meriam air dalam pembubaran aksi tersebut turut disoroti, terutama karena muncul dugaan penggunaan gas air mata di sekitar fasilitas pendidikan dan kesehatan.
PBHI Minta Pemeriksaan Tidak Berhenti pada Anggota Lapangan
PBHI mengingatkan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 telah mengatur prinsip penggunaan kekuatan oleh aparat, meliputi legalitas, nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan kewajaran.
Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa secara serius, termasuk kemungkinan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM).
PBHI menegaskan pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar anggota yang bertugas di lapangan. Penyelidikan juga harus menjangkau rantai komando, mulai dari perencanaan operasi, penerbitan perintah, pengendalian pasukan, hingga tanggung jawab pimpinan setelah peristiwa terjadi.
Enam Lembaga Didesak Ambil Langkah Konkret
Untuk mendorong perubahan, PBHI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada enam institusi negara:
- Presiden RI: Mengevaluasi agenda reformasi Polri, memperkuat pengawasan independen, serta memastikan pembatasan kewenangan kepolisian.
- Polri: Menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan, melakukan pemeriksaan transparan, dan menjamin perlindungan korban serta saksi.
- Komnas HAM: Melakukan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran HAM, khususnya dalam penanganan aksi 10 November 2026 di Yogyakarta.
- Kompolnas: Memperkuat pengawasan dan memastikan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti.
- Kementerian HAM: Memastikan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, bantuan hukum, dan pemulihan.
- Ombudsman RI: Memeriksa dugaan maladministrasi dan penyimpangan prosedur dalam penanganan demonstrasi.
Reformasi Polri Jangan Berhenti sebagai Slogan
PBHI menilai reformasi kepolisian harus menyentuh persoalan mendasar, mulai dari pembatasan kewenangan koersif, pembenahan kultur organisasi, transparansi operasi, hingga penguatan mekanisme pengawasan eksternal.
Bagi PBHI, evaluasi internal semata tidak cukup untuk menjawab persoalan dugaan kekerasan aparat yang terus berulang.
Tuntutan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian berkaitan erat dengan kepastian hukum, perlindungan HAM, dan akuntabilitas penggunaan kewenangan.
Reformasi Polri, menurut PBHI, perlu dibuktikan melalui perubahan nyata agar kepolisian benar-benar menjalankan fungsi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
