Wartabuana.com | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengangkat 3.418 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam momentum tersebut, Pramono mengingatkan para aparatur baru agar menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
Pengambilan sumpah dan janji pengangkatan tersebut sekaligus menandai penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pramono Ingatkan PNS Baru, Jabatan Bukan Sekadar Prestasi
Pramono menyampaikan ucapan selamat kepada ribuan PNS yang baru diangkat. Namun, ia menegaskan bahwa status kepegawaian tersebut bukan sekadar pencapaian karier, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Momentum ini adalah pencapaian sekaligus bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijaga dalam perjalanan pengabdian Anda semuanya sebagai Aparatur Sipil Negara,” ujar Pramono.
Dari total 3.418 PNS yang diangkat, sebanyak 15 orang berasal dari formasi khusus penyandang disabilitas. Menurut Pramono, hal ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI dalam membangun birokrasi inklusif dan memberikan kesempatan yang setara.
Dorong ASN Profesional untuk Wujudkan Jakarta Kota Global
Pramono juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas ASN dalam mendukung transformasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global, terlebih menjelang usia 500 tahun Jakarta pada 2027.
Ia menyebut sejumlah capaian Jakarta, di antaranya peringkat ke-140 dari 1.000 kota dunia dalam Oxford Economics Global Cities Index 2026, meningkat dari posisi ke-159 pada tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta pada 2025 juga mencapai 85,05, tertinggi di Indonesia.
Selain itu, Pemprov DKI memperoleh nilai 95,06 dalam penilaian akreditasi kompetensi ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
Meski demikian, Pramono mengingatkan agar capaian tersebut diikuti penguatan kompetensi, integritas, dan akuntabilitas seluruh aparatur.
“Jangan pernah melanggar kode etik. Jalin koordinasi yang baik, jaga soliditas, serta bekerjalah secara inovatif, responsif, dan berorientasi hasil,” tegasnya.
Ia juga meminta pimpinan perangkat daerah memberikan pendampingan dan ruang pengembangan karier bagi PNS baru. Pramono berharap para aparatur dapat bekerja secara profesional sekaligus bahagia dalam menjalankan tugas.
Pada akhirnya, ia menekankan bahwa keberhasilan birokrasi tidak hanya diukur dari pencapaian internal pemerintahan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas.
