Utusan China mengatakan bahwa pihak-pihak yang terkait langsung dengan isu Semenanjung Korea, yaitu AS dan RRDK, harus kembali terlibat dalam pembicaraan langsung tanpa ditunda-tunda lagi.
PBB, China pada Jumat (25/3) menyerukan untuk menahan diri terkait isu nuklir Semenanjung Korea menyusul uji peluncuran rudal balistik antarbenua yang dilakukan oleh Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) sehari sebelumnya.
“Dalam situasi saat ini, kami menyerukan kepada pihak-pihak yang terkait agar tetap tenang, menahan diri, tetap berada di jalur dialog dan konsultasi yang tepat, dan menghindari melakukan tindakan apa pun yang dapat memperburuk ketegangan dan berujung pada salah perhitungan,” ujar Perwakilan Tetap China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zhang Jun dalam rapat Dewan Keamanan PBB tentang situasi di Semenanjung Korea.
“Sebagai negara tetangga semenanjung itu, China telah konsisten dalam mengadvokasi dan mendorong perdamaian dan stabilitas, denuklirisasi, dan pendekatan dalam mengupayakan solusi melalui dialog dan konsultasi di Semenanjung Korea,” papar Zhang, menambahkan bahwa “kami berharap Amerika Serikat (AS) dan RRDK akan mengupayakan dialog dan keterlibatan secara aktif untuk menemukan solusi yang efektif guna menyelesaikan perbedaan mereka,” imbuhnya.
Zhang menuturkan pihak-pihak yang terkait langsung dengan isu semenanjung tersebut, yaitu AS dan RRDK, harus kembali terlibat dalam pembicaraan langsung tanpa ditunda-tunda lagi.
“Adalah tepat dan pantas bagi pihak AS untuk menunjukkan niat baiknya, mengambil tindakan yang memiliki relevansi praktis, dan berupaya lebih keras untuk menstabilkan situasi yang ada, membangun rasa saling percaya, dan memulai kembali dialog,” urai utusan China tersebut.
Zhang menggarisbawahi bahwa mengingat perkembangan situasi yang ada, masyarakat internasional harus tetap berpegang pada kebijaksanaan dan akal sehat terkait isu semenanjung tersebut, serta memainkan peran yang positif dan konstruktif dalam merumuskan penyelesaian politik isu semenanjung itu.
“Tidak ada pihak yang boleh mengambil tindakan apa pun yang akan mengarah pada ketegangan yang lebih besar, dan Semenanjung Korea tidak dapat menanggung risiko perubahan dramatis apa pun, apalagi pembalikan situasi dengan konsekuensi yang mengerikan,” kata Zhang. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa “apa yang perlu diwujudkan saat ini, dan sesegera mungkin karena sangat mendesak, adalah para pihak terkait secara aktif mencari jalan keluar politis dari kebuntuan ini yang didasarkan pada pemahaman yang ada sehubungan dengan perkembangan terbaru.”
“China menyerukan kepada pihak-pihak tersebut agar memprioritaskan perdamaian dan stabilitas di semenanjung itu, berbicara dan bertindak dengan hati-hati, mengejar dialog dan konsultasi, mengambil pendekatan ganda yang dipandu oleh prinsip bergerak maju secara bertahap dengan langkah-langkah selaras, dan berupaya tanpa henti untuk menciptakan denuklirisasi di Semenanjung Korea dan kemudian membangun mekanisme perdamaian,” papar duta besar tersebut.
Zhang menyatakan bahwa kekhawatiran sah RRDK harus ditangani, dan baik AS maupun RRDK harus melanjutkan pembicaraan langsung sesegera mungkin.
“Sangatlah penting untuk menafsirkan dan menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait RRDK secara komprehensif. Resolusi-resolusi itu harus diterapkan secara komprehensif, lengkap, dan akurat,” imbuh sang utusan.
“Fakta bahwa isu semenanjung tersebut menemui jalan buntu sebagian disebabkan oleh tidak adanya implementasi efektif dari ketentuan-ketentuan tertentu yang terkandung di dalamnya. Pihak-pihak terkait harus menanggapi isu ini dengan serius, dan mengambil tindakan praktis, alih-alih menyematkan penekanan sepihak pada ketentuan sanksi yang terkandung di dalamnya,” demikian ditekankan Zhang.
Zhang menggarisbawahi bahwa Dewan Keamanan PBB harus memainkan peran yang konstruktif ketika menyangkut isu semenanjung itu, seraya menambahkan bahwa dewan tersebut tidak boleh menekankan perlunya sanksi dan tekanan dengan mengesampingkan pertimbangan lainnya.
“Sudah menjadi kepentingan bersama bagi semua negara untuk melindungi rezim nonproliferasi nuklir internasional. Pada titik penting terkait isu nuklir yang terus muncul dan sulit diselesaikan di Semenanjung Korea ini, negara-negara tertentu malah mengabaikan kekhawatiran masyarakat internasional dan melanjutkan kerja sama kapal selam nuklir mereka, yang menimbulkan risiko serius proliferasi nuklir,” kata Zhang. [Xinhua]