Wartabuana.con | Pembentukan Tim Preventive Strike oleh Polda Metro Jaya dinilai dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan gangguan keamanan. Namun, langkah tersebut harus tetap berada dalam koridor negara hukum dan tidak berubah menjadi instrumen represif terhadap masyarakat.
Pencegahan Harus Berbasis Aturan
Pendekatan preemptive policing memungkinkan kepolisian melakukan deteksi dini, memetakan potensi kerawanan, serta mencegah gangguan keamanan berkembang menjadi tindak pidana atau konflik yang lebih luas.
Strategi tersebut patut didukung selama dijalankan secara profesional, terukur, dan berdasarkan kewenangan yang jelas. Kehadiran polisi di ruang publik juga idealnya dibarengi kemitraan dengan masyarakat dan pemanfaatan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, istilah preventive strike tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan untuk bertindak tanpa dasar hukum. Penangkapan sewenang-wenang, profiling, pembatasan kebebasan sipil, maupun tindakan koersif tanpa bukti awal yang memadai berpotensi mengikis kepercayaan publik.
Karena itu, Polda Metro Jaya perlu memastikan adanya standar operasional yang transparan, pengawasan internal dan eksternal, serta indikator keberhasilan yang tidak sekadar menghitung jumlah tindakan kepolisian.
Kepercayaan Publik Jadi Taruhan
Keberhasilan tim seharusnya diukur dari kemampuannya mencegah gangguan Kamtibmas sekaligus menjaga hak konstitusional warga. Transparansi mengenai mandat, ruang lingkup, dan mekanisme kerja menjadi penting untuk memperkuat akuntabilitas.
Pendekatan preemptive policing yang menghormati HAM pada akhirnya lebih berpeluang membangun sistem keamanan demokratis. Tim Preventive Strike akan memperoleh legitimasi publik jika benar-benar hadir sebagai instrumen pencegahan yang profesional, proporsional, dan bertanggung jawab—bukan alat represi negara.
