Wartabuana.com — Gubernur Pramono Anung resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 884 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (20/5/2026). Pelantikan yang berlangsung di Balai Kota Jakarta itu menjadi langkah besar Pemprov DKI dalam memperkuat birokrasi dan memastikan pelayanan publik berjalan lebih responsif di tengah tantangan perkotaan yang semakin kompleks.
Dalam arahannya, Pramono menegaskan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial harus menjadi fokus utama seluruh jajaran pemerintah daerah.
Pendidikan, kesehatan, dan bansos jadi fokus utama
Pelantikan tersebut mencakup pejabat administrator, pengawas, ketua kelompok, ketua subkelompok, hingga kepala puskesmas. Menurut Pramono, para pejabat yang baru dilantik dituntut mampu bergerak cepat, adaptif, dan menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan transparan. Lahirkan inovasi, bangun budaya dan etos kerja yang sehat serta kondusif. Berikan pelayanan publik yang cepat, nyaman, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Jakarta,” ujar Pramono.
Ia menilai tantangan Jakarta sebagai kota metropolitan semakin kompleks, terutama di tengah dinamika global dan kebutuhan warga yang terus berkembang. Karena itu, birokrasi dituntut lebih sigap dalam merespons persoalan masyarakat.
Momentum Hari Kebangkitan Nasional
Pelantikan ratusan pejabat tersebut juga terasa istimewa karena berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 serta menjelang Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta.
Pramono menyebut momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur sipil negara untuk melanjutkan semangat perjuangan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Hari ini kita diingatkan untuk melanjutkan perjuangan dengan memantapkan langkah ke depan, menghadirkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas demi mewujudkan masyarakat Jakarta yang sejahtera,” katanya.
Pramono tegaskan sistem merit harus berjalan
Sebagian besar pejabat yang dilantik merupakan hasil mutasi dan promosi jabatan. Pramono menegaskan pengelolaan ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta harus berbasis kompetensi, kualifikasi, potensi, dan kinerja secara adil.
Ia juga meminta agar tidak ada jabatan strategis yang terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas atau Plt karena dinilai dapat menghambat efektivitas organisasi.
“Saya selalu menyampaikan kepada Pak Sekda agar jabatan di Pemerintah DKI Jakarta jangan sampai ada yang lowong, jangan ada yang dijabat pelaksana tugas karena saya meyakini organisasi akan sehat jika seluruh jabatan terisi sesuai kapasitas, kemampuan, dan profesionalitas masing-masing pejabat,” tuturnya.
Menurut Pramono, penerapan merit system menjadi fondasi penting dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan sehat. Ia memastikan pengawasan terhadap sistem tersebut akan terus dilakukan selama masa kepemimpinannya.
Pelayanan publik jadi taruhan utama
Pramono juga menekankan bahwa penguatan organisasi pemerintah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, nyaman, dan berpihak pada warga.
Ia berharap penempatan aparatur yang tepat dapat membuat birokrasi Jakarta semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mulai dari layanan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.
“Dalam era kepemimpinan saya, merit system benar-benar dijalankan. Karena itu, pengisian jabatan di Pemerintah DKI Jakarta relatif berjalan tenang, nyaman, dan baik,” tutupnya.
[Ib / Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta]
