Oleh : J. Kristiadi
Lanskap politik politik tahun 2022 kelihatan semburat tetapi juga temaram karena publik bertungkus lumus oleh hingar-bingar panggung politik yang disesaki adu siasat, pencitraan serta akal-akalan untuk memikat rakyat dalam Pemilu 2024. Panorama semakin meredup dipicu perdebatan emosional dan berbau SARA tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Perdebatan membangun IKN lebih produktif bila diskursus menyelami isyu-isyu esensial, antara lain dengan pendalaman esotorik. Cara pandang ini diharapkan dapat membantu memahami isyu tidak hanya mengandalkan akal sehat tetapi juga budaya, rasa dan karsa, sehingga dapat menembus fenomena lebih dalam. Pendekatan ini merupakan konsekuensi masyarakat Indonesia yang multi kultural.
Wawasan tersebut bernuansa mistis karena melampaui jangkauan akal manusia biasa yang berhasrat mengalami dan merasakan emosi Tuhan. Cara pandang ini bukan klenik (pedukunan), seperti pengobatan dengan cara sangat rahasia dan tidak masuk akal, tetapi dipercaya. Maka pemahaman ini seringkali memerlukan alat bantu rohani agar peka mendengarkan detak hasrat dan ruh mereka yang melontarkan gagasan mulia demi kepentingan bangsa dan negara.
Uji hasrat sangat diperlukan agar pemikiran tersebut tidak berhenti sekedar retorika politik, tetapi benar-benar dapat diwujudkan demi kesejahteraan rakyat. Vista ini mencoba memahami dan menjawab pertanyaan mengapa Pemerintahan Joko Widodo mendesakkan agenda urgensi membangun IKN, meskipun cukup banyak kalangan menganggap masih banyak agenda yang lebih mendesak.
Sudut pandang ini mempunyai sejarah panjang yang berakar pada konsep kekuasaan budaya Jawa yang feodalistik; Kekuasaan diperoleh melalui olah batin, mati raga, dan sejenisnya. Simbol dan artibut kekuasaan adalah kekayaan dan gelar kebangsawanan. Praktek demokrasi Indonesia mulai awal abad 20 sampai pasca reformasi masih mewarisi budaya tersebut, bahkan tidak sedikit yang tetap percaya perdukunan.
Malahan Parpol sebagai pilar demokrasi kecanduan budaya paternalistik. Daulat rakyat belum mampu memutus mata rantai kultur kekuasaan Mataram abad XVI-XIX. Manifestasi kehadiran warisan adiluhung tersebut, antara lain, terbitnya UU Kestimewaan Daerah Istimewa Yogyaakarta; sintesa aristokrasi dan demokrasi.
Demokrasi belum mencerminkan kedaulatan rakyat karena merajalelanya politik uang (kekayaan). Sebagai simbol kebangsawanan, para elit politik rajin menguber dan mengumpulkan titel akademik dan gelar jabatan akademi (Doktor dan Profesor), sebagai atribut aristokrasi moderen. Terkadang deretan gelarnya melebihi panjang namanya. Julukan akademik dan kekayaan adalah metafor dari manajemen kekuasaan demokrasi dewasa ini.
Kontroversi pembangunan IKN tercermin dalam jajak pendapat Kompas. Mekipun dukungan parlemen cukup kuat, opini publik mendua. Jajak pendapat menyebutkan dukungan public 50% responden yakin proyek IKN berhasil dilaksanakan 2024. Namun 45,5 % responden mengaku tak yakin; dan hampir 60% responden tak mengetahui RUU IKN telah di-sahkan DPR(Kompas 31/1/2022). Hal ini juga menunjukkan indikasi demokrasi Indonesia berjalan mundur.
Salah satu alat ukur derajat hasrat Pemerintahan Joko Widodo adalah rekam jejak mengeksekusi kebijakan spektakuler yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Bagi para pendukung IKN, Pemerintahan Joko Widodo dianggap mampu mewujudkan kebijakan mengagumkan. Misalnya, Indonesia berhasil menguasai 51 % saham freeport, setelah lebih setengah abad dikuasi asing. Demikian pula Blok Raksasa Rokand an Blok Mahakam, kini dikelola oleh PT Pertamina (Persero).
Dibidang pembangunan infrastruktur, ribuan jalan tol di bangun. Trans Papua 3642 kilometer tersisa sekitar 180 kilometer. Trans Jawa sepanjang 1.056,38 sudah dapat dilalui. Sementara itu di daerah-daerah lain, Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lain juga sedang dilakukan pembangunan infrastruktur sejenis. Mungkin para pendukung pembangunan IKN menggagap “kesaktian” Pemerintahan Joko Widodo, karena memiliki rekam jejak mampu mengeksekusi kebijakan yang pada masa lalu adalah kemustahilan karena dipandang muskil diakukan.
Bagi mereka yang menolak alasannya juga cukup banyak dan masuk akal. Misalnya, isyu tentang sumber keuangan, masalah social, lingkungan hidup, jauh dari ibu kota sebelumnya dan lain sebagainya. Maka, para pendukung pembangunan IKN wajib berdoa sekhusuk-khusuknya agar pembangunan sukses; mereka yang tidak setuju silahkan mengkritik sekeras-kerasnya agar niat mulia itu dapat berhasil dan berguna untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk proyek mercu suar dan ambisi pribadi. []
