JAKARTA, WB – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menganggap dirinya sebagai tumbal dari kisruhnya dua partai politik (Golkar dan PPP).
Dua partai yang berkonflik tersebut kata Yasonna, seharusnya pimpinan partai yang harus dipersalahkan dan diperdebatkan, dan bukan institusinya.
“Yang saya khawatir nanti kader marah ke atas, bukan ke saya, kok ga damai-damai. Saya cuma tumbalnya aja, tapi sebagai Menkumham, Saya harus bertanggungjawab, itu tugas saya. Dan saya bisa jelaskan semua dasar hukumnya,” ujar Yasonna di Balai Kartini, Senin (4/5/2015).
Sebagai Kemenkumham, Yasonna mengaku sudah dilakukan. Dari sisi hukum misalnya, telah dilakukan penelaahan dan melibatkan hakim agung. Penjelasan ini sekaligus menampik adanya tuduhan pembiaran, jika dibilang Yasonna tidak kooperatif, tidak akan ada pengambilan keputusan seperti ini.
Ia juga menambahkan bahwa, terkait konflik partai, Menkumham jelas tidak akan mengaambil keputusan manapun. Yasonna lantas mengkaitkan permasalahan ini pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, dalam artian sebagai ujian pesta demokrasi sesungguhnya.
“Seharusnya, elit partai melihat permasalahan secara menyeluruh. Mereka sebaiknya berdiri dan melihat konflik internal dalam koridor kepentingan partai. Mengingat, yang tercermin dari pertikaian itu masih dalam ranah kepentingan individu,” paparnya
Lebih jauh, politikus PDIP itu juga menguraikan soal dampak dari keputusan yang dia ambil. Menurutnya, pasti ada pihak-pihak yang kontra terhadap pendirian pemerintah, meski penetapan itu sudah dilandasi dasar hukum.
“Dimana-mana keputusan pasti ada dikatakan tidak adil, itu sudah menjadi persoalan, tapi saya memutuskan itu ada dasar hukumnya,” ujar Yasonna.[]
