JAKARTA, WB – Mayjend TNI (Pun) TB. Hasanuddin, menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah tegas atas perseteruan yang terjadi antara institusi TNI dan Polri.
Menurut politisi PDIP ini, jika presiden tidak mengambil langkah tegas maka yang dikhawatirkan adalah konflik TNI dan Polri akan terus bekelanjutan kedepannya.
“Presiden harus segera panggil panglima TNI dan Kapolri dan harus buat ketegasan dengan konsekuensi pencopotan jabatan kepada panglima kodam dan juga kapolda jika kembali terjadi kisruh keduanya,” ujar Hasanuddin di bilangan Cikini, Kamis (20/11/2014).
Politisi yang menjabat sebagai wakil ketua komisi I DPR-RI ini, menyesalkan insiden yang terjadi di keduanya berlangsung panjang. Pasalnya konflik TNI dan Polri tidak hanya terjadi di Batam saja, melainkan sudah banyak terjadi didaerah Indonesia.
“Kita sesalkan itu terjadi dan berulang kali. Bukan cuma Batam, tapi juga Sumut, Lampung, Sulawesi, dan banyak wilayah lainnya.Dan sikap itu jelas bukan contoh yang baik,” ujarnya.
Lebih jauh Hasanuddin menjelaskan, terhadap insiden tersebut, harus dicari akar permasalahan dan harus dicari solusinya. Karena insiden perseteruan tidak akan terjadi jika tidak ada penyebab dibelakangnya.
“Saya kira kalau cuma main tatap saja kalau tidak ada masalah dibelakangnya tidak akan terjadi keributan, itu pasti ada sesuatu dibelakangnya ,” curiga Hasanuddin.
Namun begitu, Jenderal berbintang dua ini dapat memahami khususnya diwilayah (daerah) rawan memang kerap terjadi konflik dan gesekan. Hal itu terjadi lantaran tidak ada batasan dan wilayah yang jelas diantara wilayah didua institusi keamanan negara ini.
“Didaerah rawan terjadi konflik sosial, disitu pasti ada class kepentingan sehingga muncul ego diantara batalyon tempur dengan Brimob. Salahsatunya karena tidak ada jelasan antara batasan wilayah,” tandas Hasanudddin.[]
