JAKARTA, WB – Soal polemik kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Ujung-ujungnya publik dibuat bingung, presiden mana yang akan menaikan BBM.
Sekertaris Nasional (seknas) Jokowi menilai polemik soal kenaikan BBM tidak perlu diperdebatkan, dan meminta pemerintahan SBY bertanggungjawab terkait isu panas itu.
“Yang jelas isu pokoknya bukan kenaikan harga BBM, tapi defisit anggaran bagi pemerintahan kedepan. SBY yang menjadi pemerintah saat ini harus menanggung soal menaikan harga BBM, dan bukan Jokowi,” papar Koordinator Seknas Jokowi Muhamad di Hotel Alia, Cikini, Jumat (29/8/2014).
Dia juga mengatakan selama 10 tahun menjabat Pemerintahan presiden SBY tak punya kebijakan khusus terkait penghematan BBM bersubsidi.
“Kalau bicara BBM, tidak ada kebijakan yang bikin hemat, yang terjadi hanya menunda dan menaikan,” katanya.
Sebelumnya, Presiden terpilih, Joko Widodo, mengaku terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah dilantik, 20 Oktober nanti. Hal itu dilakukan dalam rangka mengurangi defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). []
