JAKARTA, WB – Terkait adanya pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Tedjo Edhi Purdjianto yang secara resmi melarang Kapolri memberikan izin atas pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke IX Partai Golkar pada tanggal 30 November hingga 3 Desember 2014.Dinilai banyak kalangan tersimpa banyak skenario.
“Saya jadi curiga, jangan-jangan Tedjo ini sedang memainkan skenario politik untuk kepentingan tertentu,” kata Said dalam keterangan persnya, Kamis (27/11/2014).
Said menambahkan dinamika internal yang terjadi dalam tubuh Golkar hanya keributan kecil semata. Dan tidak bisa dikualifikasi sebagai suatu ancaman atau gangguan dalam skala besar. Karena itu, Said yakin Polri bisa mengatasi dinamika internal dalam tubuh partai politik berlambang pohon beringin tersebut.
“Polri kita ini hebat. Mengamankan Munas Golkar bagi Polri itu urusan “seujung kuku”. Nah, Tedjo ini mungkin mengira Polri sebagai institusi yang tidak akan mampu mengamankan Munas,” tambah Said menegaskan.
Masih kata Said Permintaan agar Golkar menggelar Munas di bulan Januari sebagaimana keinginan salah satu faksi di internal Partai Golar, serta pernyataannya yang bernada mencibir Aburizal Bakrie sebagai ketua umum yang sedang dipermasalahkan oleh faksi tersebut, semakin menguatkan indikasi adanya agenda politik Tedjo yang merupakan orang penting di salah satu partai politik pecahan Golkar.
Jika demikian adanya, maka pemanfaatan kekuasaan oleh seorang menteri untuk mengintervensi permasalahan internal partai politik akan sangat berbahaya bagi konsolidasi demokrasi kita ke depan.
“Apa yang dilakukan oleh Tedjo ini saya lihat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam persoalan internal PPP,” tandas Said.[]
