WARTABUANA – Usaha dan tekad guna membangun kabinet bersih harus segera dirancang oleh pasangan Jokowi-Maruf Amin (Jika sah terpilih).
Ini adalah saatnya bagi Jokowi untuk berbenah dan mengevaluasi caranya memilih para menteri sebagai pembantu kinerjanya. Terlebih sebentar lagi dia akan masuk pada periode kedua pemerintahannya.
Di awal pemerintahannya, salah satu janji Jokowi adalah membentuk pemerintahan yang bersih dan profesional. Pada waktu itu Jokowi sempat membuka semacam jajak pendapat dan masukan dari masyarakat siapa yang layak menjadi pembantu dekatnya.
Menyikapi hal itu, aktivis 98, Wahab Talahou berharap kepada pemerintahan yang akan datang untuk tidak menempatkan orang yang mempunyai rekam jejak buruk dalam kabinet kerja. Pasalnya, hal itu akan mencederai tujuan dari agenda reformasi.
“Kabinet jangan lagi dibebankan dengan masa lalu, orang yang punya masa lalu kelam seperti korupsi, dan pelanggar Hak Azasi Manusia (HAM) sudah tidak ada lagi di situ. Ya termasuk pak Wiranto,” kata Wahab, dalam diskusi bertajuk “Sudah Siapkah 98 Menjaga Pemerintahan dan Demokrasi Dari Dalam?” di Graha Pena 98, Jakarta Selatan, belum lama ini.
Menurut Wahab, orang yang mempunyai integritas dan kapasitas energi yang cukup, harus dapat mengisi kursi di pemerintahan mendatang. Karena itu, para aktivis 98 dinilai tepat untuk mengisi tampuk jabatan strategis di badan tertinggi yang mengatur negara.
“Semangat kami aktivis 98 untuk masuk kekuasaan, pengawalan pemerintahan dari dalam tujuannya untuk memastikan agenda reformasi yang mungkin belum terselesaikan oleh Jokowi-Jusuf Kalla, kehadiran aktivis 98 dalam kabinet ini menjadi solusi. Karena kami akan mengawal dan memastikan agenda reformasi tersebut,” kata Wahab.
Wahab menyebut, semangat aktivis 98 sudah terpatri untuk tidak melakukan korupsi, dan mengutamakan kepentingan rakyat patut dipertimbangkan oleh pemimpin terpilih nanti. Sebab, sudah banyak contoh para aktivis 98 yang dapat menjalankan tanggung jawab sebagai wakil rakyat dengan baik.
“Anggota DPR RI Adian Napitupulu, dan Wali Kota Bima Lutfi Iskandar contohnya. Aktivis 98 melahirkan aset reformasi yang hari ini bisa kita nikmati,” ulas Wahab.
Pada kesempatan yang sama, aktivis dan Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengemukakan tiga alasan aktivis 98 harus ada dalam kursi kepemimpinan pemerintahan yang akan datang. Pertama takdir sejarah, menurut dia para aktivis 98 sudah cukup matang untuk mengisi jabatan strategis negeri ini.
Apalagi sebelumnya mereka udah mulai aktif di kegiatan politik legislatif khususnya di daerah. Karena itu 2019 ini mereka bisa masuk ke dalam, itu saya sebut faktor alami, faktor sejarah dan takdir sejarah,” kata Ray.
Alasan kedua, lanjut Ray, ialah kontunuitas. Dia berpendapat, jika di masa mendatang tidak ada yang meneruskan perjuangan aktivis 98, dikhwatirkan semangat dan cita-cita reformasi yang dibangun kala itu akan terputus.
“Kehadiran mereka, aktivis 98 baik di legislatif maupun eksekutif di harapkan menjembatani keterpisahan ataupun kemungkinan terjadi pemisahan antara tujuan, dan semangat 98, dengan cara kita mengelola bangsa di masa mendatang,” ucapnya.
Terakhir, menurut Ray, para aktivis 98 dapat mengubah budaya politik baru. Dengan tergulingnya era Orde Baru yang identik dengan pelanggaran HAM menjadi contoh para aktivis 98 dapat membuat budaya politik baru.
Hadir di diskusi para mantan aktivis reformasi 1998, diantaranya Wanda Hamidah dan Jhon Muhammad, keduanya dari Kesatuan aksi mahasiswa Trisakti (Kamtri), Sarbini FKSMJ serta sejumlah aktivis Forum Kota dari kampus UKI, IISIP, ISTN dan lainnya.[]
