JAKARTA, WB – Pasangan calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dinilai kerap tidak sejalan dalam menyampaikan visi misinya di depan masyarakat. Keduanya seperti saling bertolak belakang dan terlihat tidak kompak dalam melihat isu-isu sensitif di pemerintahan.
Hal itu diungkapkan, oleh aktivis Lingkar Madani Ray Rangkuti. Ia mengkritik sikap Prabowo saat menyampaikan visi misinya dalam acara depat Capres kedua di Jakarta. Pernyataan Prabowo yang menyebut keuangan negara bocor mencapai Rp 1.000 triliun pertahun, menandakan ketidakberdayaan pemerintah.
Ray menganggap, pernyataan Prabowo justru menghantam Hatta Rajasa yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perekonomian selama 10 tahun terakhir. Pasalnya usai debat berlangsung, Hatta kemudian meluruskan pernyataan Prabowo yang dianggap salah kaprah.
“Ini perbedaannya jelas, menandakan mereka tidak punya kesamaan visi-misi. Prabowo lebih mengandalkan visi-misi yang dibuat oleh Partai Gerindra,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (18/6/2014).
Ray menjelaskan, sikap perbedaan Prabowo dan Hatta tidak hanya sekali ini terjadi. Menurutnya dalam acara debat sebelumnya Prabowo juga terlihat berbeda dengan Hatta, yakni saat menyikapi pemilihan kepala daerah antara secara langsung atau melalui DPRD, serta menyikapi tentang UUD 1945 yang sudah diamandemen.
Kemudian, jauh sebelum itu, Prabowo juga awalnya punya misi untuk menasionalisasi aset asing. Namun setelah itu mendapat penolakan dari Hatta dan juga Presiden SBY, sehingga akhirnya dibatalkan. “Isu nasionalisasi yang kemudian diralat jadi renegosiasi jelas menohok rezim SBY di mana Hatta Rajasa sebagai salah satu penanggungjawabnya,” terangnya.
Untuk itu, Ray curiga koalisi yang dibangun Prabowo-Hatta dalam payung koalisi merah putih, dianggap hanya bagian dari strategi politik untuk merebut kekuasaan demi kepentingan individu, bukan kepentingan bersama yang sesuai dengan visi-misi mereka.
“Saya liat ini hanya sebatas jargon saja. Sebab, baik secara teoritik maupun dari pilihan-pilihan koalisi, ada banyak hambatan untuk melaksanakannya. Tentu tidak menutup kemungkinan titik temu koalisi ini semata hanya pada kalkulasi-kalkulasi kekuasaan,” jelasnya.[]
